Komitmen Presiden Untuk 2024 adalah Tunda IKN

 

Oleh Achmad Nur Hidayat MPP (Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)

Setelah mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, upaya makar terhadap konstitusi untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode harus benar-benar dihentikan.

Presiden telah menegaskan bahwa pemilu 2024 tidak akan ditunda. Dan beliau sudah memperingatkan jajarannya untuk menghentikan menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Dan ini sebuah kemajuan yang baik.

Namun meski presiden sudah menyatakan pemilu tidak akan ditunda tampaknya tidak begitu ditanggapi oleh publik terutama mahasiswa. Para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI tetap menyuarakan penolakan terhadap narasi tersebut dengan melakukan unjuk rasa secara masif. Hal ini tidak mengherankan mengingat banyak janji-janji rezim ini yang tidak sesuai antara yang diucapkan dengan kenyataan yang terjadi hingga ada mahasiswa yang menjuluki beliau The King of Lips Service oleh para mahasiswa. 

Dimata publik, motif penundaan pemilu dan presiden 3 periode ini sangat berkaitan erat dengan proyek pembangunan IKN. Karena IKN tidak mungkin dapat dikerjaakan dimasa jabatan rezim saat ini yang tinggal 2 tahun lagi, maka untuk itu perlu ada perpanjangan waktu masa jabatan. Ditambah lagi ada pandangan bahwa pembangunan IKN ini adalah superprioritas maka sangat tampak sekali ada dorongan besar di belakang pemerintah yang ngebet agar proyek ini bisa dilaksanakan di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Jika presiden ingin meyakinkan publik bahwa presiden tidak lagi berminat lagi untuk menjabat hingga 3 periode maka presiden perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, umumkan kepada publik bahwa pembangunan IKN ditunda. Presiden akan menyerahkan kepada presiden berikutnya dan memberi ruang yang luas bagi presiden berikutnya dalam menentukan konsepnya secara penuh. 

Kedua, menteri-menteri yang selama ini yang menyokong jabatan presiden 3 periode harus direshuffle, seperti menteri: Pa Luhut, Pa Bahlil Lahadalia dan Pa Erlangga Hartarto yang telah secara jelas menyampaikan narasi penundaan pemilu dan presiden 3 periode ini ke publik.

Jika ada lobi-lobi dari para oligarki yang mendorong bergulirnya ide penundaan pemilu dan presiden 3 periode maka presiden harus dengan berani berlepas diri.