Demikian disampaikan Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH., MM., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau secara virtual di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (11/4/2022).
Rakor dipimpin Gubernur Riau Syamsuar bersama Forkopimda Provinsi Riau diikuti Bupati/Walikota, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Hadir bersama Bupati dalam Rakor tersebut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul Lapawesean TG, SH. SIK. MH, Danramil 03 Tebing Tinggi Mayor Inf. Suratno, Plt. Kasatpol PP Tunjiarto, Pejabat BPBD, dan Perwakilan Posal Selatpanjang.
Gubri Syamsuar menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa masing-masing daerah harus memprioritaskan upaya pencegahan, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot dan pemantauan kondisi harian di lapangan.
"Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai kebawah. Libatkan Babinsa, Bhabinkamtibnas, Kepala Desa dalam penanganan Karhutla, ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberi edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi hingga ada efek jera. Jika ada kebakaran langsung kita padamkan, kalau membutuhkan water bombing segera koordinasi," tegas Gubri.
Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal dalam pernyataannya mengenai situasi dan kondisi terkini Provinsi Riau terkait Penanggulangan Bencana Karhutla
sudah terdeteksi hotspot dan firespot diwilayah provinsi Riau sebanyak 613 hotspot dan 143 firespot, sementara luas lahan terbakar di Provinsi Riau sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 10 April 2022 berjumlah 547.87 Ha. Saat ini Satgas Karhutla Provinsi Riau bersama Stakeholder tengah berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan lokasi.
Sementara itu Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Basar Manullang mengamini langkah yang telah disusun seluruh Satgas bahwa upaya pencegahan harus diprioritaskan dari pada upaya pemadaman. [Kominfo]