Kabaran Pekanbaru, - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil merasa sangat prihatin adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap wartawan media online Riau Rudi yang sedang bertugas liputan di Gedung DPRD Riau bersama aktivis Anti Korupsi Larshen Yunus, yang proses hukum mereka kini terus berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.
Menurut Adil, hal ini bisa membunuh demokrasi Riau, seperti di lansir dari laman Data Riau.
"Ini termasuk membunuh demokrasi yang ada di provinsi Riau," kata Muhammad Adil kepada wartawan, Jumat (9/6/2022).
Muhammad Adil yang pernah dua periode menjabat sebagai Anggota DPRD Riau berharap agar para pemangku kepentingan di Provinsi Riau, baik itu pimpinan DPRD maupun penegak hukum supaya persoalan kriminalisasi wartawan media online Riau bernama Rudi dan aktivis Larshen Yunus diselesaikan secara arif bijaksana dan secara adil.
"Saya selaku alumni anggota DPRD Riau merasa miris dan sedih, saya merasa terharu kalau ada Gedung DPRD Riau yang merupakan rumah rakyat, rumah demokrasi, dimasuki kawan-kawan wartawan, aktivis atau siapapun dia tetapi malah dilaporkan, saya sangat sedih sekali melihat demokrasi di Riau ini, kok malah sampai sejauh itu," kata Adil.
Muhammad Adil yang ketika menjadi Anggota DPRD Riau dikenal sebagai wakil rakyat yang kritis dan vokal memperjuangkan hak masyarakat merasa miris, sedih dan prihatin adanya proses kriminalisasi wartawan media online Riau Rudi dan aktivis Larshen.
Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan damai sesuai permintaan DPRD Riau dan pihak Polresta Pekanbaru. Namun, Polresta Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru tetap melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas laporan dugaan Masuk Tanpa Hak dan Pengrusakan kunci pintu ruangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau oleh wartawan media online Riau Rudi dan aktivis Larshen.
Padahal, kata Muhammad Adil yang digadang akan maju Pilgubri 2024 ini, Gedung DPRD Riau merupakan gedung rakyat memang tempatnya rakyat, wartawan, aktivis, tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, tidak perlu dikriminalisasi.
Persoalan ini ketika dipermasalahkan justru akan menjadi hilangnya demokrasi di rumah demokrasi DPRD Riau yang merupakan rumah rakyat," tegas Adil.