%20(1)-min.png)
Kabaran Jakarta,- Ketua Umum DPP Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) M. Rafik Perkasa Alamsyah mengatakan, apabila Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Direktur PLN tidak berpihak kepada rakyat dengan memaksakan konversi gas LPG ke kompor listrik. Kata dia, lebih baik mundur atau dicopot oleh Presiden.
"Kalau hanya untuk berhemat dan untuk ambil untung dalam urusan listrik, sebaiknya Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Direktur PLN mundur. Kami minta kepada Presiden Jokowi untuk mencopot mereka, sebab sudah tidak peka pada situasi masyarakat yang semakin sulit," tegas Rafik.
Menurut Rafik, alasan menyalurkan oversupply dengan harus membayar take or pay menjadi beban adalah retorika pemerintah. Seharusnya kata Rafik, kalau mau menggalakkan kompor listrik cukup dengan sosialisasi tanpa harus memaksakan.
"Biar rakyat yang memilih sendiri, apakah mau beralih dari gas LPG ke kompor listrik? Kalau mau beralih silahkan, jika tidak ya ngak papa. Urusan over supply pasokan listrik adalah resiko bisnis PLN. Kenapa rakyat yang harus nanggung?," terangnya.
Kata Rafik, kontrak listrik PLN sendiri memang menerapkan skema take or pay. Artinya, PLN harus tetap membayar sesuai kontrak meski listrik yang diproduksi produsen listrik swasta (IPP) dipakai atau tidak. Namun, jangan sampai over supply ini dibebankan pada negara dengan memberikan kompor listrik, yang nantinya akan menjadi beban membayar listrik.
"Subsidi kompor listrik untuk ujicoba diberbagai kota dengan 300.000 rumah saja, sudah memakan biaya 560 Milyar. Bagaimana kalau 20 juta sampai 30 juta kompor listrik, tentu justru membebani APBN. Hematnya dimana coba, kan aneh," ucapnya.
Terakhir kata Rafik, seharusnya secara alamiah dan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar beralih sendiri dari gas LPG ke kompor listrik. Sehingga kalau ada yang mau beralih mandiri akan membantu over supplay daya PLN.
"Selama ini PLN sudah dapat uang dari masyarakat lewat pembayaran langsung. Bahkan manajemen PLN sudah tertata dengan baik, tinggal meningkatkan pelayanan dan kapasitasnya. Kalau ada rugi jangan rakyat jadi beban dan jangan membebani APBN dengan kompor listrik," pungkas Rafik.
%20(1)-min.png "Redaksi")
