Mahfuz Sidik : Indonesia Sudah Menjadi Bagian dari 'Big Dining Table', Negara-negara Besar Dunia

Kabaran Jakarta, - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah Indonesia dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, terutama terkait dengan upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina. 

Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan kompetensinya sebagai juru damai dengan gaya diplomasi khasnya.

Sehingga selama perhelatan KTT G20 terbangun suasana kondusif dan menghasilkan komunike bersama untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

"Saat ini Indonesia sudah menjadi bagian dari Big Dining Table, meja makan besar dunia, terutama negara-negara besar. Dengan Presidensi G20 ini, telah menunjukkan kemampuan kita dan kompetensi kita. Paling tidak mampu membangun suasana atau atmosfer dengan gaya diplomasi yang khas Indonesia," kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk 'Mampukah Indonesia menjadi juru Damai Lewat Presidensi G20', Rabu (16/11/2022) sore.

Menurut Mahfuz, Indonesia dibawah kepempinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menggelorakan ambience (suasana )dan atmosfir kebersamaan untuk bangkit. 

"Saya meyakini Indonesia semakin diterima dan diakui sebagai bagian dari Big Dining Table. Dan dengan suksesnya KTT G20 makin menaikkan leverage Indonesia di komunitas pemain global ini. Bravo Indonesia, thank you Mr President Jokowi," ujarnya

Mahfuz menilai Presiden Jokowi telah memberikan pesan penting kepada dunia, bahwa Indonesia berhasil membangun kepercayaan kepada para pemimpin dunia.  

"Perang ini memang tidak bisa diselesaikan dalam satu event saja dan big dining table membutuhkan langkah lanjutannya. Saya kira Indonesia harus mengambil peranan ini, menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian kawasan regional," katanya.

Partai Gelora juga berpandangan, bahwa keberhasilan pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat (AS) dan Presiden RRC Xi Jinping dalam perhelatan KTT G20 Bali, merupakan keberhasilan dan prestasi Presiden Jokowi. 

"Salah satu keberhasilan dari KTT G20 adalah pertemuan bilateral Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping, mencairkan ketegangan panjang antar kedua negara dan melapangkan jalan bagi jaminan keamanan dan kestabilan kawasan Indopasific. Pada gilirannya hal ini akan berdampak kuat pada peredaan dan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina," katanya.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Australia & Tiongkok Prof Imron Coton mengatakan, Presiden Jokowi berhasil membuat para pemimpin dunia rileks dan menghindarkan terjadinya konflik selama KTT G20.

"Presiden Jokowi membuat orang rileks dengan modal sosial capital kita. Bahkan Presiden Joe Biden sampai mengatakan, kalau bisa saya tinggal di Bali dan tidak mau pulang. Saya kira ini luar biasa apresiasinya, dan sosial capital ini tidak dimiliki India sebagai Presidensi G20 berikutnya," kata Imron.

Sebagai negara terbesar keempat penduduknya di duna, Indonesia,kata Imron, memiliki kemampuan sebagai juru damai, apalagi hal ini telah diatur dalam konstitusi untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia.

"Menjadi ketua atau tidak menjadi ketua apapun, Indonesia wajib menjalankan tugas konstitusinya yaitu menegakkan perdamaian dunia. Jadi saya kira kita mampu, kita punya modal sebagai salah satu negara terbesar di dunia," katanya.

Imron menegaskan, konstitusi telah menugaskan Indonesia sebagai juru damai atau penengah. Indonesia bisa diterima semua negara, karena relatif tidak punya musuh. Tidak seperti India, ketua Presidensi G20 berikutnya yang bermusuhan dengan China dan Pakistan.

Karena itu, perhatian seluruh dunia tertuju kepada Indonesia berharap menjadi juru damai untuk mengkahiri perang Rusia-Ukraina agar tidak berdampak lebih lanjut pada krisis global.

"Itu sebenarnya bukan tugasnya G20, tapi tugasnya PBB yang sekarang ini sudah praktis tidak mempunyai gigi lagi. Organisasinya sudah tidak mampu mengatasi menghadapi tantangan zaman, oleh karena itu PBB perlu direformasi," ujarnya.

Imron menambahkan, keberhasilan mengumpulkan 17 kepala negara dan pemerintahan, serta pemimpin lembaga-lembaga penting di dunia sudah sangat baik, sudah melampaui 50 persen plus 1.  

Menurutnya, Kahadiran Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping Presiden China dalam KTT G20 sangat melegakan dunia, meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir. 

"KTT G20 berhasil menghasilkan deklarasi baru mengenai pandemic fund. Amerika juga berkomitmen untur menyisihkan sekitar 700 miliar dolar AS untuk masa transisi energi hijau untuk Indonesia. Secara garis besar pelaksanaan KTT G20 sudah cukup berhasil," terangnya. 

Berikan Hasil Positif

Sementara, Robi Nurhadi, Kapuslitbang Ilmu Politik Universitas Nasional, situasi Indonesia sebagai pelaksana KTT G20 sangat luar biasa. Indonesia memiliki peluang dan kapasitas untuk melakukan proses ke perundingan bisa diakselerasi menjadi lebih efektif.

"Tentu menu perundingan yang bisa ditawarkan. Kita lihat dua hari ini, namun demikian konteks kemampuan berunding, tetap ukuran strategi. Tidak hanya kepentingan inner side, tetapi juga dilihat dari eksternal," ujar Robi. 

Menurut Robi, perang Rusia-Ukraina tidak hanya melibatkan kedua negara, tetapi merupakan perang polarisasi. Dengan begitu, akan sulit siapa yang menjadi juru damai dalam meredakan persoalan.

"Akibat perang polarisasi ini, tidak ada negara pengendali dan nantinya terbentuk tatanan baru," katanya.

Peran Indonesia, menurut Robi, dalam KTT G20 cukup positif namun butuh peran bersama melibatkan berbagai negara kawasan untuk mewujudkan berbagai kesepakatan.

"Setidaknya meredakan ketegangan yang selama ini antara AS dan China, dengan pertemuan Xi Jinping dan Joe Biden. Ini memperlihatkan Indonesia memiliki peran penting dalam perdamaian dunia," tuturnya.

Sedangkan Kepala Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman mengatakan, tatanan dunia hingga sekarang masih menganut hukum rimba atau anarkistis dalam kaitanya hubungan keamanan multilateral. 

Ketika terjadi perang yang menyangkut multilateral, maka tidak berlaku hukum antar negara. "Sehingga hubungan antar negara di dunia bersifat anarkis. Untuk itu, setiap negara harus mampu bertahan survival ditengah ketidakpastian tatanan global ini. Tidak ada aturan hukum yang pasti dalam hubungan tatanan global. ini pandangan dari pemaham orang realis," kata Arfin.

Meski begitu, menurut Arfin bagi pandangan kaum pesimistis ini mendapat tentangan dengan kelompok lainnya. Kelompok yang berbeda pandangan ini, menilai masih ada peluang bagi perdamaian di tatanan global. 

"Padahal secara realita pandangan realis yang sering terjadi. Perang Irak, begitupun lahirnya G20 juga tak jauh beda, demikian pula perang Rusia-Ukraina . Sehingga sudah betul, Indonesia mencari jalan tengah dalam problem multilateral dalam konteks Presidensi G20," katanya. 

Karena itu, momentum kepemimpinan Indonesia dalam KTT G20 tahun 2022 ini, cukup tepat. Indonesia dipandang sebagai negara yang bisa menjembatani persoalan Rusia dan Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun, Arfin memperkirakan, perang Rusia-Ukraina tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Setidaknya perang masih saja berlangsung paling cepat musim semi mendatang.

"Gencatan senjata Rusia kemungkinan tidak dalam waktu dekat. Apalagi popularitas Vladimir Putin cukup tinggi karena berhasil turunkan inflasi dan membayar utang IMF," terangnya.

KI