%20(1)-min.png)
.jpeg)
Kabaran Meranti,- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dr.H.Hafizan Abas, S.Ag,M.Pd mengkritik perseteruan yang terjadi antara Bupati Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang baru-baru ini terjadi.
Tidak hanya mengkritik Bupati, Hafizan juga mengapreasisai langkah Bupati dalam memperebutkan DBH ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan.
" Saya mengapresiasi penuh ruh misi perjuangan Bupati Adil dalam memperjuangkan hak-hak Kabupaten dan masyarakat Kepulauan Meranti melalui Dana Bagi Hasil (DBH) minyak oleh Pemerintah Pusat," ungkap Hafizan.
Menurutnya Bupati harus melakukan hal tersebut dengan cara yang tepat.
"Dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan tidak menarik jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Dalam konteks dunia Melayu, ada tokoh bernama Hangtuah yang sangat terkenal. Jika gaya politik Hangtuah tidak berhasil, maka lakukanlah lah gaya perjuangan yang tegas namun tetap beradab. Jika perjuangan tersebut tidak dilakukan dengan cara berilmu dan beradab, kita khawatir akan timbul tindakan kekasaran yang berujung pada pelanggaran hukum," ucapnya.
Ketua DPC PKB Meranti tersebut menilai Bupati Kepulauan Meranti sebaiknya fokus saja melakukan kebijakan dan program untuk mengentaskan kemiskinan di Meranti.
"Bupati Meranti seyogyanya fokus saja melakukan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan ekstrim di Meranti, daripada Adil melakukan sensasi politik menuju Pilgub 2024. Pemimpin yang sejati itu lebih mengedepankan prestasinya ketimbang sensasi," pungkasnya.
Berbeda dengan Hafizan Abas, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kepulauan Meranti, Firmansyah Putra justru mengkritik anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yg terkesan abai menjalankan tugas dan fungsinya.
"Sebagai anggota dewan seharusnya mereka faham fungsi budgeting atau fungsi penganggaran yang menurut saya bukan hanya menganggarkan uang yang ada tapi juga harus berjuang atau mencari peluang agar dana dari pusat banyak mengalir ke daerah khususnya kabupaten Kepulauan Meranti," ungkap Firmansyah, Sabtu (17/12/2022).
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tersebut justru berharap agar antara Legislatif dan Eksekutif itu berkolaborasi.
"Terkait dengan Perjuangan yang dilakukan bupati justru saya mengusulkan agar DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berkolaborasi dengan Bupati untuk terus mendesak dan memperjuangkan agar dana bagi hasil (DBH) dari migas ini bisa lebih besar pembagiannya didaerah penghasil seperti Kepulauan Meranti hari ini," ungkap Firmansyah Putra.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
