Kabaran Meranti,- Sang Swito, Demisioner Sekretaris HMI Cabang Kabupaten Kepulauan Meranti mempertanyakan kejelasan pengadaan beasiswa bagi Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti yang hingga saat ini belum terealisasi.
Sang Swito sangat menyayangkan ketidakjelasan pengadaan beasiswa yang mestinya rutin diadakan tiap tahun tersebut. Pihaknya juga menyoroti dan mempertanyakan komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan kesejahteraan dalam hal pengadaan dana bantuan belajar bagi mahasiswa terutama mahasiswa Meranti yang kurang mampu secara finansial.
Dijelaskan oleh Sang Swito, alasan Pemkab tidak melakukan pengadaan beasiswa di tahun ini dikarenakan tidak dianggarkannya beasiswa di APBD Perubahan tahun 2023 dengan dalih benturan dengan aturan.
“Beasiswa itu sebetulnya dianggarkan, namun ketika perubahan APBD, anggaran untuk beasiswa justru dihapus dengan dalih benturan dengan aturan”, sebut Sang Swito.
Sang Swito juga menambahkan bahwa pihaknya sempat berkomunikasi dengan salah satu anggota Dewan bagian komisi pendidikan, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bersikeras untuk tidak menganggarkan beasiswa pendidikan tersebut.
“Kita sangat menyayangkan, padahal beasiswa itu termasuk bagian dari pendidikan dan menurut Undang-Undang APBD itu ada hak 20% diantaranya untuk pendidikan”, ujar Sang Swito.
Sang Swito juga menilai bahwa Pemkab Meranti sejak dulu tidak pernah konsisten dalam memperhatikan kesejahteraan Mahasiswa Meranti, dalam hal ini pengadaan beasiswa.
"Perihal Beasiswa Pemkab Kepulauan Meranti ini dari tahun ke tahun kerap menuai polemik, parahnya di tahun ini justru anggaran beasiswa pendidikan dihapuskan dari APBD. Ditambah seringkali terjadi permasalahan disana-sini, oleh karena itu tak jarang selalu terjadi aksi mahasiswa. Apa perlu kita turun aksi dulu baru beasiswa ini akan direalisasikan?" sebut Sang Swito.
Pihaknya berharap bahwa Pemerintah Daerah Meranti tidak memandang sebelah mata terkait pengadaan beasiswa ini. "Mahasiswa adalah penyeimbang dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan, sehingga seyogyanya Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan kebutuhan mahasiswa, salah satunya pengadaan beasiswa", tutup Sang Swito.
[Sumber: Catatanriau.com]
