 |
| Biaya Produksi di Kalangan Peternak Isu Serius Perlu Perhatian Pemerintah / Foto: unsplash |
Kabaran Jakarta, - Penurunan harga jual ayam hidup di bawah biaya produksi yang dirasakan oleh kalangan peternak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian pemerintah.
Langkah-langkah konkret, seperti regulasi atau bantuan, dapat membantu mengatasi kerugian peternak dan menjaga keberlanjutan usaha mereka. Peran pemerintah dalam merespons situasi ini akan menjadi kunci untuk menjaga kesejahteraan sektor peternakan.
Ketidaksesuaian antara harga jual ayam hidup dan biaya produksi diungkapkan oleh Ketua KPUN, Alvino Antonio.
Pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini agar peternak dapat menjaga keberlanjutan usahanya dan menghindari kerugian yang lebih besar.
"Kenaikan harga pakan sebagai input produksi merupakan faktor tambahan yang dapat meningkatkan beban biaya bagi para peternak. Hal ini memperumit situasi, dan pemerintah perlu mempertimbangkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor peternakan, termasuk melibatkan aspek input-produksi seperti harga pakan dalam perhitungan keseluruhan," ujar Alvino dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/1/2024).
Keputusan pemerintah yang mengizinkan perusahaan integrator menjual langsung ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga dianggap sebagai faktor yang merugikan peternak rakyat.
"Penurunan pangsa pasar dapat berdampak negatif pada kesempatan dan keberlanjutan usaha peternak mandiri," jelasnya.
Persaingan yang tidak seimbang antara peternak mandiri dan perusahaan integrator, terutama terkait dengan keterbatasan modal dan akses teknologi, memberikan tantangan serius bagi kelangsungan usaha peternak rakyat.
"Risiko tersebut dapat mengakibatkan banyaknya peternak rakyat yang harus menutup usahanya," tuturnya.
Tuntutan para peternak untuk mengembalikan budidaya ayam broiler sepenuhnya kepada peternak rakyat dan mandiri serta menegakkan harga sesuai yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No.5/2022 upaya untuk menciptakan keadilan dan mendukung kelangsungan usaha mereka.
"Pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi yang mendukung model budidaya yang lebih inklusif dan menjaga keseimbangan dalam rantai pasok industri peternakan," kata Alvino. *
Editor: Mas Bons
