Politik Uang Merusak Kualitas Demokrasi, Bisa Mendorong Praktik Korupsi

Politik Uang Merusak Kualitas Demokrasi, Bisa Mendorong Praktik Korupsi

Kabaran Serambi, - Muzakarah Ulama Ke-2 yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh (PW HUDA) Aceh Barat di Dayah Ma-dinatuddiniyah Al-Munawwarah, Desa Marek, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, melibatkan tiga pemateri utama.

Pemateri tersebut adalah Tgk HM Yusuf A Wahab (Ketua PB HUDA), Tgk H Faisal Ali (Ketua MPU Aceh/Ketua PWNU Aceh), dan ulama terkemuka dari pantai barat selatan Aceh, Tgk H Yazid Al-Yusufi, pada Minggu (14/1/2024).

Kegiatan ini menciptakan platform diskusi dan pemahaman yang lebih luas di kalangan ulama untuk memperkaya wawasan keagamaan.

Salah satu hasil muzakarah adalah tujuh rekomendasi, di antaranya, ulama mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas sesuai dengan kriteria pemimpin menurut Islam, serta menghindari praktik politik uang.

"Bahwa ulama sepakat bahwa memberikan sesuatu untuk keberhasilan kandidat tertentu, yang dikenal sebagai politik uang, hukumnya haram sesuai dengan fatwa MPU Aceh," kata Dr. Tgk Rahmat Saputra menegaskan.

Para ulama dengan tegas mengatakan bahwa pemberian sesuatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terkait dengan politik, merupakan perilaku yang tidak terpuji.

Mereka menegaskan bahwa politik uang sudah dilarang oleh aturan negara dan diharamkan dalam agama, baik dari pihak yang memberi maupun yang menerimanya.

"Kami mengajak seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Aceh, yang menganut ajaran Islam, untuk menghindari praktik politik uang ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan negara dan nilai-nilai agama," pesan Tgk Rahmat Saputra.

Diketahui, tentang politik uang bisa merusak kualitas demokrasi dengan mempengaruhi pemilihan anggota legislatif atau kepala daerah. Dampaknya bisa melibatkan pemimpin yang tidak tepat dan mendorong praktik korupsi.

Pentingnya pendidikan antikorupsi dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi politik uang adalah langkah kunci untuk mencegahnya.

Memilih berdasarkan integritas dan melibatkan pihak berwenang jika ada tanda-tanda politik uang adalah langkah positif dalam menjaga integritas pemilu dan pilkada.

Semoga upaya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil berhasil, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. *

Editor: Mas Bons