Arah Politik PKS Usai Pemilu 2024 Masih Tanda Tanya

KABARAN JAKARTA,- Arah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini masih tanda tanya. Setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, PKS belum menentukan sikapnya dalam pemerintahan baru ini. Kondisi ini menimbulkan banyak spekulasi tentang masa depan PKS dalam lanskap politik Indonesia.

PKS beberapa kali memberikan sinyal keinginan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya adalah undangan PKS kepada Prabowo untuk menghadiri acara halalbihalal pada 27 April 2024. Sayangnya, Prabowo tidak memenuhi undangan halalbihalal tersebut dengan alasan ada kegiatan lain yang harus dihadiri. Meskipun demikian, PKS mengaku tetap akan mengagendakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo dan PKS tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Prabowo masih menimbang kapan waktu yang tepat untuk bertemu dengan PKS bisa terwujud. Hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah PKS akan masuk koalisi pemerintahan Prabowo?

PKS Dipaksa Berada di Luar Pemerintahan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, PKS besar kemungkinan akan berada di luar pemerintahan. Namun, sikap ini bukan karena refleksi demokratis yang murni, melainkan belum ada tawaran masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. "Melalui sikap Sekjen PKS dan juga sejumlah jubirnya yang belakangan menunjukkan sikap wait and see, mengindikasikan bahwa sebenarnya PKS ingin dilobi dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Sampai saat ini, pihak Prabowo-Gibran tampaknya belum tergerak membuka pintu untuk PKS. Bahkan, pernyataan Prabowo soal pihak yang meminta mahar tapi tak setia, menurut Umam, ditujukan untuk menyindir PKS. "Karena itu, mencermati nuansa psikologis dalam relasi Prabowo dan PKS tersebut, ditambah lagi serangan-serangan PKS terhadap Jokowi selama ini, maka besar kemungkinan PKS akan 'dipaksa' untuk berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Peluang Koalisi PKS dan Gerindra

Dengan situasi yang ada, peluang PKS untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo masih belum jelas. Meski PKS sudah beberapa kali mencoba mendekati dan menunjukkan keinginannya untuk berkompromi, respons dari pihak Prabowo belum menggambarkan keseriusan untuk melibatkan PKS dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang bagaimana masa depan politik PKS di bawah pemerintahan baru menjadi sangat relevan.

PKS harus menunggu keputusan lebih lanjut dari Prabowo dan timnya mengenai apakah mereka akan dilibatkan dalam pemerintahan atau tidak. Jika dilihat dari sejarah politik Indonesia, perubahan dinamika koalisi bisa terjadi kapan saja, tergantung pada negosiasi dan kepentingan politik yang berkembang.