Kabaran Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sistem program pelayanan terpadu atau Government Technology (GovTech) Indonesia dengan nama INA Digital. Menurut Jokowi, ini akan menjadi portal terintegrasi untuk berbagai layanan mulai dari pendidikan, kesehatan, usaha, dan yang lainnya.
INA Digital bertujuan untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap layanan publik yang selama ini terfragmentasi dalam ribuan aplikasi. Jokowi pun mengimbau kepada seluruh kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah untuk berhenti membuat aplikasi-aplikasi baru mulai tahun ini.
"Saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhentilah membikin platform platform baru, stop," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).
Menurut Jokowi, INA Digital adalah ibarat jalan tol untuk pelayanan publik. Dengan adanya satu portal terpadu ini, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh dan menginstal banyak aplikasi untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Jokowi menilai, semakin banyak aplikasi yang muncul justru masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan layanan publik.
"Kalau ada yang baru terus apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi. Ruwet," tegas Jokowi.
Selama ini, ada sekitar 27 ribu aplikasi pemerintahan yang beroperasi sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi. Hal ini, menurut Jokowi, malah menjadi tumpang tindih dan memperlambat layanan kepada masyarakat.
"Semua tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," ucap Jokowi.
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya bahkan menemukan satu kementerian yang memiliki hingga 500 unit aplikasi. Hal ini menunjukkan betapa parahnya fragmentasi aplikasi di berbagai lembaga pemerintahan. Setiap pergantian pejabat sering kali disertai dengan pembuatan aplikasi baru, yang menambah keruwetan sistem pelayanan publik.
"Orientasi selalu proyek, itu yang kita harus hentikan dan tak boleh diteruskan lagi," tegas Jokowi.
INA Digital diharapkan mampu menyatukan berbagai layanan publik dalam satu portal yang mudah diakses oleh masyarakat. Mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, hingga usaha, semua akan terintegrasi dalam satu sistem. Dengan demikian, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengunduh aplikasi baru setiap kali ada layanan baru yang diluncurkan.
Jokowi mengimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mulai berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan INA Digital. Ia berharap, dengan adanya portal ini, pelayanan publik bisa menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Peluncuran INA Digital ini menjadi langkah awal dalam reformasi pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia. Dengan portal terpadu ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas layanan publik, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan memangkas waktu serta biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan layanan.
Melalui INA Digital, Jokowi ingin memastikan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mempermudah, bukan memperumit, interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan yang ingin lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan adanya INA Digital, Indonesia berharap dapat mengakhiri era "ruwet" dalam layanan publik dan membuka jalan menuju pelayanan yang lebih modern dan efisien. Ini juga merupakan upaya untuk mendorong integrasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintahan, yang selama ini bekerja secara terpisah-pisah.
Peluncuran INA Digital oleh Jokowi merupakan tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi layanan publik di Indonesia. Dengan portal ini, diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari pelayanan yang terintegrasi, efisien, dan mudah diakses. Melalui langkah ini, Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih baik dalam hal pelayanan publik berbasis teknologi.