Pemerintahan Prabowo Tak Mau Diganggu, PDI-P Lihat Sinyal Bahaya

KABARAN JAKARTA,- Pemerintahan Prabowo Tak Mau Diganggu menjadi sorotan setelah pernyataannya di acara bimbingan teknis dan Rakornas Pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Mei 2024. Pernyataan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam acara tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang bersedia bekerja sama dengannya. Namun, dia juga menegaskan, "jangan mengganggu" bagi mereka yang tidak mau bekerja sama.

Pernyataan ini disampaikan dengan nada tegas, "Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merespons dengan cepat pernyataan ini. Menurut politikus PDI-P, Adian Napitupulu, istilah "jangan mengganggu" yang digunakan oleh Prabowo sangat subjektif dan tidak ada instrumen hukum yang bisa dijadikan patokan ukuran. Adian menyatakan, "Karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif.

Enggak ada alat ukurnya. Berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antaranak bangsa dalam sebuah negara tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif," ungkap Adian dalam program Satu Meja di Kompas TV pada Rabu, 15 Mei 2024.

Adian menjelaskan lebih lanjut bahwa ketidakjelasan ukuran ini bisa berbahaya dan rentan disalahgunakan. "Dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A, B, C, segala macam kita mengkategorikannya kritik, Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu," jelas Adian. "Dan apa alat ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu," sambungnya.

Pernyataan "Prabowo Tak Mau Diganggu" ini memicu kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Tanpa alat ukur yang jelas, siapa pun yang mengkritik pemerintah bisa dianggap sebagai gangguan, yang kemudian dapat berdampak pada kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia.

Prabowo, sebagai presiden terpilih, mengungkapkan keinginannya untuk fokus pada pekerjaan dan mencapai tujuan-tujuan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa dirinya ingin memastikan tidak ada lagi orang Indonesia yang kelaparan. "Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," jelas Prabowo.

Pernyataan kontroversial ini disampaikan oleh Prabowo pada acara bimbingan teknis dan Rakornas Pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024 malam.

Pernyataan ini berasal dari Prabowo Subianto, presiden terpilih, dan mendapatkan tanggapan dari Adian Napitupulu, politikus dari PDI-P. Selain mereka, acara ini dihadiri oleh kader-kader PAN dan berbagai tamu undangan lainnya.

Selain PDI-P, beberapa pengamat politik juga menilai pernyataan "Prabowo Tak Mau Diganggu" bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat dan menghindari subjektivitas dalam pemerintahan.