%20(1)-min.png)
Akselerasi penurunan stunting dimulai dengan sambutan Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo. Beliau menekankan pentingnya kualitas pelaksanaan gerakan penurunan stunting yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat pusat hingga desa.
"Oleh sebab itu, diperlukan komitmen untuk melakukan pengukuran yang akurat menggunakan alat antropometri terstandar yang telah dikalibrasi; melatih kader untuk melakukan penimbangan dan pengukuran yang benar; dan memastikan pelaksanaan intervensi pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tepat sasaran disertai dengan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan," ujar Hasto dalam keterangan persnya, Senin (1/7).
Akselerasi penurunan stunting juga dibahas oleh Kepala Kesbangpol Jawa Tengah. Dalam laporannya, disebutkan bahwa inputan data SI GIZI terpadu di Jawa Tengah telah mencapai 96,03% atau sebanyak 2.072.592 data.
"Harapannya melalui pertemuan ini dapat mengidentifikasi praktik baik dari daerah terkait dengan percepatan penurunan stunting, mengidentifikasi tantangan yang terjadi di lapangan, serta dapat meningkatkan motivasi dan semangat dari berbagai komponen di Jawa Tengah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Restuardy Daud, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menyampaikan bahwa telah ditetapkan delapan aksi konvergensi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan.
"Pemerintah melaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting untuk mendeteksi dini masalah gizi; memberikan edukasi pencegahan stunting; serta melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi," jelas Restuardy.
Restuardy juga meminta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan memastikan pendataan seluruh calon pengantin, ibu hamil, dan balita di wilayah kerja mereka.
"Pemda memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu dan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita," tambahnya.
Deputi III Kemenko PMK juga memberikan pandangannya mengenai akselerasi penurunan stunting. Ia menekankan pentingnya pengukuran dan intervensi serentak untuk identifikasi masalah gizi secara dini, meningkatkan kualitas data untuk kebijakan, memperkuat intervensi dan program kesehatan, memperluas cakupan Posyandu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dan antarpemangku kepentingan. Selain itu, ia juga menyarankan agar Posyandu direvitalisasi dengan peralatan terstandar dan kader terlatih untuk pelayanan kesehatan yang optimal.
Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes menyampaikan bahwa posisi progress triwulan pertama tahun 2024 masih on track, namun diperlukan upaya lebih untuk memastikan peningkatan hingga akhir tahun. Pada tahun 2023, terdapat pengurangan 1.201.245 balita stunting dan penambahan 1.209.697 balita stunting baru.
Berbagai praktek baik dalam akselerasi penurunan stunting juga disampaikan oleh Ketua TPPS Provinsi Jambi, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB, dan TPPS Desa Sidoluhur Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Melalui berbagi pengalaman dan strategi, diharapkan daerah-daerah lain dapat mengadopsi langkah-langkah efektif dalam penurunan angka stunting di Indonesia.
Liputan : Mas Husnie
Editor : KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
