%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan Lokakarya dan Konferensi Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke-5, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Rabu (24/7/2024). Acara ini merupakan kolaborasi multistakeholder antara Kemendagri dengan Ford Foundation dan Yayasan Pilar Nusantara (PINUS).
Ecological Fiscal Transfer (EFT) menjadi topik utama dalam lokakarya dan konferensi ini, yang mengundang partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Acara ini diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan didukung oleh Ford Foundation serta Yayasan Pilar Nusantara (PINUS).
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengapresiasi penyelenggaraan acara ini dan menekankan pentingnya inovasi kebijakan pendanaan ekologis di daerah untuk mencapai tujuan pemerintah Indonesia dalam mencapai net zero emission pada tahun 2060. "Skema EFT ini memberikan insentif untuk upaya konservasi ekologis yang dilakukan oleh pemerintah daerah," ujar Restuardy.
Restuardy Daud menyoroti tantangan global yang sedang dihadapi, yaitu triple planetary crisis yang mencakup perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Laporan IPCC dan WHO menunjukkan dampak serius dari krisis ini, seperti paparan dampak negatif perubahan iklim terhadap 50-75% populasi global pada 2100 dan 4,2 juta kematian setiap tahun akibat polusi udara.
Dalam kerangka tersebut, Ecological Fiscal Transfer diharapkan dapat menjadi solusi. Program Inovasi Pendanaan Lingkungan Hidup untuk Kelestarian dan Kesejahteraan yang diterapkan melalui insentif kinerja berbasis ekologis telah sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi RPJPN.
Restuardy mengungkapkan bahwa hingga saat ini, terdapat 40 pemerintah daerah yang telah mengadopsi konsep EFT ke dalam kebijakan daerah mereka. "Inisiatif implementasi model EFT oleh 40 Pemda ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan," tambahnya. Ia memberikan apresiasi kepada daerah-daerah tersebut dan berharap inovasi positif ini dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah lainnya.
Menurut Restuardy, kebijakan EFT juga telah memberikan dampak positif di daerah, terutama dalam capaian Indikator Kinerja Utama, seperti pengelolaan sampah, sungai, dan lingkungan, serta peningkatan kebijakan dan anggaran lingkungan di desa. "Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan perlindungan ekologis tetapi juga tata kelola, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan status desa mandiri," jelasnya.
Restuardy mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam upaya pelestarian lingkungan. "Mari berkolaborasi, bekerjasama, berkomitmen dan berinovasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan," ajaknya.
Di akhir sambutannya, Restuardy mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) untuk pendanaan perlindungan lingkungan, yang telah berkontribusi dalam merumuskan konsep EFT. "Semoga lokakarya ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan ide-ide baru untuk pengembangan inovasi kebijakan pendanaan lingkungan hidup di masa mendatang," tutupnya.
Ecological Fiscal Transfer bukan hanya sekedar kebijakan, melainkan sebuah inovasi yang dapat mengubah wajah pembangunan di Indonesia menjadi lebih berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait, diharapkan skema EFT ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Kedepannya, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan skema Ecological Fiscal Transfer ini. Hal ini demi mencapai target nasional net zero emission pada 2060 dan mengatasi triple planetary crisis yang mengancam keberlangsungan hidup di planet ini. Dengan kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat, tujuan tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
%20(1)-min.png "Redaksi")
