Peran Kemendagri Dalam Akselerasi Produksi Lifting Migas di Indonesia

 

KABARAN JAKARTA, - Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, memimpin rapat koordinasi daring yang membahas peran Kemendagri dalam akselerasi produksi lifting migas di Indonesia beberapa waktu lalu. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kemenko Marvest, Ditjen Migas KESDM, SKK Migas, dan Ditjen Keuda, dan merupakan tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya dengan Menko Marvest.

Rapat tersebut mengarahkan Kemendagri untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dalam rangka pembebasan lahan serta mengalokasikan lahan untuk pengembangan infrastruktur yang diperlukan bagi kegiatan lifting migas, Rabu (3/7).

SKK Migas menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi lifting migas, termasuk sembilan lokasi di tujuh kecamatan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dan dua kecamatan di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang membutuhkan percepatan persetujuan LP2B untuk pengeboran sumur.

Selain itu, SKK Migas melaporkan adanya perambahan di lokasi hulu migas dan kawasan hutan yang izinnya telah dikeluarkan oleh KLHK untuk kegiatan migas. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memastikan kelancaran proses produksi lifting migas.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) membutuhkan persetujuan dari Kementerian Pertanian yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Pemda untuk memberikan persetujuan LP2B. "Partisipasi Pemda sangat penting dalam proses ini," ujar Restuardy.

Selain itu, Participating Interest 10% yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, menyatakan bahwa Pemda akan mendapatkan bagian dari hasil kegiatan hulu migas sebesar 10% melalui BUMD. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah dan mendorong keterlibatan aktif Pemda dalam mendukung kegiatan lifting migas.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan SE Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat persetujuan LP2B di beberapa titik daerah. “Pokok dari SE yang akan dikeluarkan dimaksud yaitu memberikan arahan terkait dengan usulan pembentukan tim di daerah melalui SK Gubernur, mekanisme persetujuan LP2B, dan terkait dengan perambahan hulu migas dan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Restuardy.

Dalam proses penyusunan SE, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyepakati substansi yang akan dimuat. Hal ini penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja sama dengan efektif dalam mencapai tujuan akselerasi produksi lifting migas.

Kemendagri juga diarahkan untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dalam pembebasan lahan serta mengalokasikan lahan untuk pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kegiatan lifting migas tidak terhambat oleh kendala administratif atau teknis di lapangan.

Kemendagri bersama SKK Migas dan instansi terkait berkomitmen untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mempercepat proses produksi lifting migas. Dengan adanya dukungan dari Pemda, diharapkan kegiatan lifting migas dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Dalam mendukung akselerasi produksi lifting migas, diperlukan kerjasama yang erat antara Kemendagri, Kemenko Marvest, Ditjen Migas KESDM, SKK Migas, dan Ditjen Keuda. Koordinasi ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada dan mempercepat proses produksi lifting migas di Indonesia.

“Dengan koordinasi yang baik dan komitmen dari semua pihak, diharapkan produksi lifting migas di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat,” tutup Restuardy.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kemendagri dan instansi terkait, diharapkan akselerasi produksi lifting migas dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi sektor energi di Indonesia.