%20(1)-min.png)
Kabaran Jakarta,—Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, menyerukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa keberadaan BUMN diatur dalam pasal 33 UUD NRI 1945, yang menekankan peran penting negara dalam mengelola sumber daya alam dan industri strategis.
Dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, Fahri menyatakan bahwa BUMN harus memainkan peran sentral dalam mengelola hajat hidup orang banyak. Ia mengusulkan agar keuntungan dari BUMN tidak hanya dianggap sebagai profit, melainkan sebagai kekayaan negara yang dapat diinvestasikan kembali untuk mendorong industri dan menciptakan dana abadi.
Fahri juga mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam tidak diserahkan kepada pihak swasta, mengingat potensi risiko terhadap kesehatan lingkungan dan tantangan dalam pengawasan. Ia menilai bahwa persaingan antara negara dan swasta dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak iklim investasi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kondisi pasar di Indonesia saat ini tidak adil, di mana beberapa pemain mengandalkan kekuasaan negara untuk memperoleh keuntungan. "Market kita tidak fair karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah," jelas Fahri.
Ia menyoroti banyaknya otoritas yang terlibat dalam penerbitan izin usaha sebagai salah satu faktor yang membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif. Menurutnya, hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi para investor dan meningkatkan biaya ekonomi.
Fahri menegaskan pentingnya menciptakan pasar yang adil tanpa intervensi politik yang merugikan. "Negara tidak boleh menjadi pemain di pasar yang sama dengan swasta, karena itu akan menimbulkan ketidakadilan," tuturnya. Ia berharap agar Presiden Prabowo dapat membersihkan praktik-praktik buruk yang merusak pasar dan menciptakan kejelasan dalam aturan ekonomi.
Dengan menjamin keadilan dan transparansi di pasar, Fahri yakin bahwa Indonesia bisa menarik investasi yang signifikan. Ia menyimpulkan, "Dengan sinyal kuat dari pemerintah tentang kepastian hukum dan aturan yang jelas, Indonesia akan menjadi negara yang menarik bagi para investor dan bisa mencapai kemajuan,"pungkasnya.
%20(1)-min.png "Redaksi")
