Lima Pejabat Pemkab Meranti Selesaikan Pelatihan Kepemimpinan di Bukittinggi

Kabaran Meranti,- Sebanyak lima pejabat administrator dari Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan 3 dan 4 yang diselenggarakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi di Baso, Sumatra Barat. Pelatihan ini berlangsung sejak 30 Mei hingga 3 Oktober 2024.

Kelima pejabat yang lulus dari pelatihan tersebut adalah Hermansyah, Sekretaris Kecamatan Pulau Merbau; Aminullah, Sekretaris Kecamatan Rangsang Barat; Ismail, Kepala Bidang BPBD; Widya Ningsih, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan; serta Feni Utami, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR. Dari lima peserta tersebut, salah satunya, Feni Utami, lulus dengan predikat sangat memuaskan.

"Alhamdulillah, semua peserta dari Meranti lulus. Feni Utami bahkan memperoleh nilai yang sangat memuaskan," ujar Baharuddin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Baharuddin menjelaskan, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi para pejabat dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural administrator. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur agar pejabat administrator memiliki akuntabilitas yang terjamin dalam menjalankan tugasnya.

"Pelatihan ini dulunya dikenal sebagai Diklat Pim 3, sekarang disebut Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA," tambah Baharuddin.

Dalam acara penutupan pelatihan yang dihadiri oleh Baharuddin, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapus Diklat) PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi, H. Sarjayadi, SS, langsung memimpin penutupan PKA tersebut.

Baharuddin berharap, ilmu yang telah didapatkan oleh para pejabat yang lulus PKA ini dapat diterapkan di lingkungan kerja mereka. “Harapannya, para pejabat administrator ini semakin kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini merupakan langkah penting dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, guna meningkatkan kualitas manajerial serta daya saing aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.