%20(1)-min.png)
Kabaran Meranti – Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil menyalurkan insentif secara penuh selama 12 bulan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, dan perangkat desa pada tahun 2023. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Bupati Asmar dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mempertahankan pelayanan publik yang optimal.
Pada debat publik calon bupati dan wakil bupati Meranti 2024, Asmar mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Meranti tahun ini cukup terbatas. Salah satu tantangan terbesar adalah penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyusut hampir 50%, dari Rp116 miliar menjadi Rp58 miliar. Meskipun demikian, Pemkab Meranti tetap berupaya untuk menyalurkan insentif kepada ASN, tenaga honorer, dan perangkat desa hingga akhir tahun 2024.
"Meski dana DBH berkurang dan kebutuhan anggaran pemilu cukup besar, kami tetap berusaha memenuhi hak-hak ASN, honorer, dan perangkat desa," ungkap Asmar saat diwawancarai, Rabu (06/11/2024).
Pembayaran insentif yang sempat tertunda ini menjadi topik utama saat debat, khususnya dalam pertanyaan dari Mahmuzin, calon bupati nomor urut 2, yang menekankan pentingnya pembayaran tepat waktu bagi ASN dan honorer. Ia menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran hak pegawai tidak dapat dibenarkan.
“Kalau kami terpilih, kami pastikan pembayaran tepat waktu. Bahkan, lebih baik menunda pilkada daripada menunda hak para guru. Pendidikan adalah prioritas kami,” tegas Mahmuzin.
Di sisi lain, Muzamil, calon wakil bupati nomor urut 1, menggarisbawahi pentingnya menjalankan Pilkada sebagai amanat demokrasi, tanpa mengabaikan kesejahteraan ASN. Ia menegaskan bahwa anggaran insentif 2024 disusun dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
“Jika kita tidak menjalankan Pilkada, Meranti bisa kembali menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis. Kami berkomitmen menjalankan amanat undang-undang demokrasi dan tetap berupaya membayar insentif, demi Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” ujar Muzamil.
Para calon bupati dan wakil bupati ini sepakat bahwa kesejahteraan pegawai adalah prioritas. Mereka mengakui bahwa kondisi anggaran yang terbatas membutuhkan strategi yang matang agar pelayanan publik tetap optimal tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
