%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menekankan urgensi subsidi perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal. Dalam upaya mencapai target, Kementerian PKP akan memperkuat skema dan strategi pembiayaan yang memungkinkan lebih banyak orang, terutama dari sektor informal yang tidak memiliki slip gaji, mengakses pembiayaan perumahan.
"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Fahri Hamzah di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Fahri menambahkan, Kementerian PKP yang dibentuk di bawah Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mendukung pemerataan hunian di Indonesia, dengan target pembangunan 3 juta unit rumah per tahun—2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan. Skema ini diharapkan dapat mencakup pekerja informal melalui penyesuaian pola pembiayaan.
Kementerian PKP juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala pembiayaan yang selama ini dirasakan, termasuk KPR FLPP, bantuan uang muka, dan subsidi selisih bunga. "Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik, masyarakat tentu akan diuntungkan," tambahnya.
Fahri menyebutkan bahwa Kementerian PKP juga akan menggandeng Kementerian Keuangan untuk memastikan skema pembiayaan lebih efektif dan tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melibatkan sumber-sumber dana lainnya. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam pembiayaan perumahan, agar lebih banyak keluarga Indonesia dapat menikmati hunian yang layak dan berkualitas.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.
%20(1)-min.png "Redaksi")
