%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA – Bantuan pendanaan dari Cina untuk program Makan Bergizi Gratis di Indonesia mendapat perhatian serius dari pengamat hubungan internasional Universitas Paramadina, Peni Hanggarini. Menurutnya, meskipun dukungan dana tersebut berpotensi positif, utang dari Cina bisa menjadi ancaman jangka panjang.
"Utang bukan hanya soal nominal yang harus dibayar, tetapi juga bisa menjadi instrumen politik," kata Peni dalam sebuah diskusi daring pada Jumat (15/11/2024). Ia menambahkan bahwa ancaman dari utang ini dapat menjadi nyata, tergantung pada seberapa cepat dampaknya terwujud.
Kesepakatan pendanaan ini merupakan hasil lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Cina pada 8-10 November 2024. Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh kedua pihak dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo serta Presiden Cina Xi Jinping.
Peni menilai utang sebagai alat politik yang dapat memengaruhi kebijakan negara penerima. "Utang dari Cina, jika terus menumpuk, bisa berubah menjadi ancaman nyata. Hubungan ekonomi dan politik dalam konteks utang sangat erat," ujarnya. Ia juga menyoroti kemungkinan dampak lanjutan (spillover), di mana beban utang yang awalnya hanya dianggap sebagai masalah ekonomi dapat berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional atau human security.
Selain Cina, Amerika Serikat juga menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis ini saat kunjungan Prabowo ke negara tersebut pada 12 November 2024. Peni menyebut dukungan dari kedua negara menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam politik global.
"Ini menunjukkan Indonesia berada dalam posisi penting, tetapi kita harus berhati-hati. Ingat, bantuan pendanaan itu bukan pemberian gratis, melainkan utang," tegasnya.
Peni menyarankan agar pemerintah Indonesia mengkaji secara mendalam manfaat dan risiko yang menyertai utang dari kedua negara, termasuk besaran bunga dan ketentuan lainnya. Pemerintah juga diimbau untuk tidak berpihak kepada salah satu negara, melainkan menjunjung prinsip independensi dan keaktifan.
"Indonesia harus tetap bebas dan tidak terikat pada salah satu kubu. Prinsip bebas aktif harus menjadi pedoman supaya kita memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan," pungkasnya.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
