%20(1)-min.png)
Kabaran Pekanbaru – Dugaan keterlibatan wartawan dalam aliran dana hasil korupsi senilai Rp20 juta dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Pemkot Pekanbaru menuai reaksi keras. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau, H. Dheni Kurnia, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas wartawan yang disebut terlibat, untuk menghindari stigma negatif terhadap profesi jurnalis.
“Kami menolak segala bentuk generalisasi yang mencemarkan profesi wartawan. Sebutkan siapa oknumnya, agar wartawan yang bekerja dengan integritas tidak terbawa dampaknya. Wartawan sejati hidup dari kerja keras, bukan dari uang haram,” tegas Dheni pada Rabu (4/12/2024).
Dheni menekankan bahwa tuduhan semacam ini berpotensi merusak citra wartawan di mata publik. Ia mendesak KPK untuk memberikan transparansi penuh agar masyarakat tidak memandang semua wartawan dengan kecurigaan.
“Jika identitas wartawan yang terlibat tidak segera diumumkan, dampaknya akan sangat besar bagi seluruh jurnalis yang bekerja dengan jujur. Ini bukan hanya soal individu, tetapi menyangkut martabat profesi,” tambahnya.
Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada Senin (2/12/2024) di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Operasi tersebut berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp830 juta dan menyeret sejumlah pejabat sebagai tersangka, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution (IPN).
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers menyebut bahwa dana sebesar Rp1 miliar telah disalurkan ke berbagai pihak. “Sebanyak Rp150 juta diterima Kadishub Kota Pekanbaru, YL (Yuliarso), dan Rp20 juta kepada wartawan,” ujarnya.
Selain IPN, KPK juga menetapkan Kabag Umum Pemkot Pekanbaru, Novin Karmila (NK), serta Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penganggaran.
Pernyataan KPK soal aliran dana ke wartawan memicu gelombang kritik dari masyarakat dan kalangan jurnalis. Banyak pihak mendesak agar nama-nama yang terlibat diungkap tanpa menimbulkan spekulasi.
“Kami tidak ingin wartawan dicap buruk karena ulah segelintir oknum. Jika memang ada yang terlibat, sebutkan namanya. Jangan sampai profesi ini terus-menerus direndahkan oleh kasus seperti ini,” tegas Dheni.
Kasus ini menjadi ujian bagi KPK untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi, tanpa pandang bulu. Dheni berharap kasus ini diselesaikan dengan transparansi penuh, agar masyarakat tetap mempercayai integritas profesi jurnalis.
“Kami mendukung langkah KPK, tetapi kebenaran harus ditegakkan. Ini demi keadilan bagi semua pihak, terutama wartawan yang bekerja dengan dedikasi dan kejujuran,” tutupnya.
Masyarakat kini menunggu hasil penyelidikan KPK, berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas di tengah godaan korupsi.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
