%20(1)-min.png)
KABARAN MERANTI – Pemerintah pusat resmi menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta membebaskan biaya percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Meskipun pajak BPHTB hanya menyumbang Rp 1,6 miliar per tahun dan PBG menyumbang Rp 309 juta pada tahun 2024, penghapusan ini tetap mengurangi potensi pendapatan daerah. Terlebih, pada tahun 2024 target PAD Kepulauan Meranti sebesar Rp 262,2 miliar, namun realisasi penerimaannya baru Rp 91,5 juta.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Meranti, Susanti SH, dan Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Informasi, Rio Hilmi ST, menyatakan bahwa sektor pajak yang menopang PAD saat ini semakin berkurang, sementara sumber pendapatan baru belum ditemukan.
“Dalam BPHTB, ada hak baru atas kepemilikan dalam urusan KPR yang terealisasi Rp 200 juta. Mayoritas transaksi ini dilakukan oleh MBR. Jika dihapuskan, maka potensi penerimaan BPHTB bisa hilang,” ujar Rio.
Mengantisipasi kebijakan ini, Bapenda berencana menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan penghapusan BPHTB dan PBG di tingkat daerah. Selain itu, Bapenda juga menghadapi tantangan untuk memaksimalkan PAD pada triwulan pertama 2025, yang menjadi periode krusial dalam transisi pemerintahan daerah.
“Kami harus menyusun rencana aksi dan mengevaluasi sektor-sektor pendapatan yang tidak tercapai pada tahun 2024. Baik dari sisi kinerja aparatur maupun kepatuhan wajib pajak,” tambah Rio.
Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan antara lain:
✅ Evaluasi kelemahan pengelolaan PAD di tahun sebelumnya
✅ Peningkatan kapasitas aparatur dalam pemungutan pajak
✅ Optimalisasi pendataan wajib pajak dan retribusi daerah
✅ Pemutakhiran sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi
Mencari Alternatif Sumber Pendapatan Daerah
Bapenda menekankan bahwa kehilangan pendapatan dari BPHTB dan PBG harus diimbangi dengan sumber pendapatan baru. Salah satu opsinya adalah memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah lain yang selama ini belum tergarap optimal.
“Kami berupaya menjaga keberlanjutan PAD meskipun ada kebijakan baru yang berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Hal ini membutuhkan kerja sama semua pihak untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tutup Rio.
Dengan strategi ini, diharapkan Kepulauan Meranti dapat mempertahankan stabilitas keuangan daerah meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan pusat.
%20(1)-min.png "Redaksi")
