%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA – Pemerintah Indonesia diminta menolak rencana Presiden AS, Donald Trump, yang ingin merelokasi pengungsi Gaza ke luar Palestina, termasuk ke Indonesia, selama rekonstruksi pascaperang. Langkah ini dinilai memberi celah bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dan menduduki wilayah tersebut sepenuhnya.
Analis geopolitik Dina Sulaeman dalam Gelora Talks bertajuk "Transformasi Politik Amerika Pasca Pelantikan Donald Trump", Rabu (22/1/2025), menegaskan bahwa ide Trump sejalan dengan kepentingan Israel. "Israel ingin Gaza kosong agar bisa mendudukinya. Pemerintah Indonesia harus menolak tegas usulan ini," kata Dina.
Menurutnya, solusi bagi Palestina adalah kemerdekaan penuh, sesuai hukum internasional yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina tidak sah. "Indonesia punya peran penting untuk mendesak Dewan Keamanan PBB membentuk pasukan penjaga perdamaian guna memastikan gencatan senjata benar-benar ditegakkan," tambahnya.
Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelora, Henwira Halim, menilai Trump memiliki kepentingan kuat di Israel karena pengaruh lobi Yahudi di AS. "Trump itu proteksionis. Dia akan menggunakan posisinya sebagai presiden untuk keuntungan politiknya sendiri," ujarnya.
Menurut Henwira, AS menghadapi tekanan global terkait isu kemanusiaan di Palestina. "Saat ini dunia melihat konflik ini bukan lagi soal agama, tapi hak asasi manusia. Israel sendiri mulai kewalahan secara militer dan kehilangan dukungan politik," katanya.
Sementara itu, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Dewi Fortuna Anwar, mengingatkan bahwa dunia harus mewaspadai kebijakan Trump, terutama terkait globalisasi dan hubungan internasional. "Trump pernah menarik AS dari WHO dan bisa saja kembali mengubah kebijakan luar negeri secara drastis," ujarnya.
Dewi juga menanggapi kekhawatiran soal ancaman Trump yang akan mengenakan tarif 100 persen kepada anggota BRICS, termasuk Indonesia. "Ancaman itu hanya berlaku jika terjadi de-dolarisasi besar-besaran. Faktanya, ASEAN sendiri sudah mulai memakai mata uang lokal dalam perdagangan," jelasnya.
Chris Komari, aktivis demokrasi dan mantan anggota dewan kota di AS, menilai ancaman Trump terhadap BRICS lebih sebagai strategi politik. "Itu hanya taktik untuk mencari perhatian publik dan meningkatkan citranya di dalam negeri," pungkasnya.
%20(1)-min.png "Redaksi")
