%20(1)-min.png)
KABARAN PEKANBARU – Partai Golkar Riau menghadapi momen penting dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang akan menentukan pemimpin DPD I ke depan. Namun, perdebatan bukan hanya soal siapa yang akan terpilih, tetapi juga bagaimana Golkar menjaga keseimbangan antara prinsip kaderisasi dan manuver politik.
Dikutip dari Goriau.com Pengamat politik Universitas Riau, Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si, menilai hasil Pemilu 2024 menjadi sinyal bagi Golkar Riau untuk berbenah. Meskipun masih memperoleh tiga kursi DPR RI, partai berlambang pohon beringin ini mengalami penurunan kursi di tingkat kabupaten/kota serta hasil yang kurang memuaskan dalam Pilkada.
Kinerja kepemimpinan Syamsuar sebagai Ketua DPD I pun menjadi sorotan. Kini, dengan terpilihnya SF Harianto sebagai Wakil Gubernur Riau, muncul wacana agar ia maju sebagai Ketua DPD I Golkar Riau.
Namun, ada kendala besar: SF Harianto tidak memiliki rekam jejak sebagai pengurus Golkar. Padahal, sesuai Juklak DPP Partai Golkar Nomor: JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020, salah satu syarat utama calon ketua DPD I adalah pernah menjadi pengurus partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau organisasi sayap Golkar selama satu periode penuh.
"Jika aturan ini diabaikan, maka kredibilitas Golkar dalam menegakkan kaderisasi akan dipertanyakan," ujar Tito.
Menurutnya, ada kemungkinan Golkar Riau akan mencari celah untuk meloloskan SF Harianto, seperti melakukan perubahan aturan dalam Musda dengan restu dari DPP.
Peluang Kader Internal: Parisman Ikhwan dan Karmila Sari
Di sisi lain, ada dua kader senior yang dianggap lebih layak untuk memimpin Golkar Riau, yaitu:
- Parisman Ikhwan (Iwan Patah), yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Riau dan telah dua periode duduk di legislatif provinsi.
- Karmila Sari, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI dan dikenal sebagai kader tulen yang telah lama aktif di partai.
"Golkar sebenarnya tidak kekurangan kader berkualitas. Yang menjadi masalah adalah kepentingan politik segelintir pihak yang ingin mengendalikan partai dengan cara pragmatis," kata Tito.
Ia menegaskan bahwa partai yang kuat adalah yang mengutamakan kaderisasi, bukan yang bergantung pada tokoh luar dengan modal politik instan.
"Keberhasilan partai terletak pada kader yang memahami visi dan ideologi partai. Jika Golkar Riau mengabaikan ini, maka mereka akan semakin kehilangan identitasnya," tambahnya.
Musda Golkar Riau akan menjadi penentu arah partai ini ke depan. Apakah tetap berpegang pada aturan organisasi dan kaderisasi, atau lebih memilih kepentingan jangka pendek dengan mengubah regulasi demi mendukung figur tertentu?
"Jika aturan ditegakkan, SF Harianto sulit untuk maju. Namun, jika ada perubahan aturan untuk meloloskannya, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi Golkar Riau," ujar Tito.
Sebagai partai yang telah lama berkuasa, Golkar kini dihadapkan pada pilihan besar: mempertahankan tradisi kaderisasi atau semakin larut dalam pragmatisme politik. Keputusan dalam Musda nanti bukan hanya menentukan siapa pemimpin DPD I berikutnya, tetapi juga masa depan Partai Golkar di Riau.
Sumber : goriau.com
Editor: KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
