%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA – Pemerintah, Komisi II DPR RI, dan penyelenggara pemilu menyepakati pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.
Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di DKI Jakarta. Namun, untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Aceh, prosesi pelantikan akan dilakukan sesuai dengan peraturan khusus yang berlaku di masing-masing daerah.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisioner KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rapat tersebut membahas pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada 2024.
Mendagri menjelaskan bahwa ada dua tahapan pelantikan kepala daerah. Tahap pertama, pada 6 Februari 2025, diperuntukkan bagi daerah yang tidak memiliki sengketa di MK, sesuai Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Sementara itu, bagi kepala daerah terpilih yang masih bersengketa di MK, pelantikan akan dilakukan setelah ada putusan final dari MK, mengikuti peraturan yang berlaku.
“Kita ingin memastikan bahwa pelantikan ini memberikan dampak positif lebih banyak daripada negatifnya,” ujar Mendagri dalam rapat di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, yang mengubah Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah.
Menurutnya, kepastian politik di daerah sangat penting, sehingga kepala daerah terpilih bisa segera menjabat dan bekerja untuk masyarakat. “Semakin cepat terpilih, semakin cepat menjabat, maka kepastian di daerah juga akan lebih terjaga,” tandasnya.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
