%20(1)-min.png)
KABARAN PEKANBARU,– Dukungan terhadap Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui program swasembada pangan dan energi terus mengalir dari Provinsi Riau.
Riau merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya kerap menjadi korban konflik kehutanan. Perampasan hak atas kawasan hutan yang berlangsung terus-menerus menjadi persoalan serius yang membutuhkan solusi konkret.
Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Riau, Johny Setiawan Mundung, mengapresiasi komitmen Menhut dan mendorong pengembangan potensi perhutanan sosial di Riau. Menurutnya, program seperti Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan sangat cocok diterapkan untuk ketahanan pangan dan energi tanpa mengubah fungsi hutan.
"Kami melihat potensi besar di lahan kritis dan semak belukar dalam kawasan hutan untuk ditanami padi dan pohon aren. Selain itu, sawit yang terlanjur ditanam di kawasan hutan dapat menjadi bagian dari sistem agroforestri dengan mengombinasikan tanaman pangan serta pohon endemik Riau seperti sirsak, alpukat, jernang, durian Musang King, dan gaharu," ujar Johny, Selasa (21/1/2025).
Johny menegaskan bahwa persoalan kehutanan di Riau merupakan contoh paling ekstrem dari kerusakan hutan di Indonesia. "Jika Riau berhasil mengatasi permasalahan ini, maka persoalan kehutanan nasional akan jauh lebih mudah diurai. Selain itu, Riau adalah kampung halaman Bung Toni (Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni)," katanya.
Kerusakan hutan di Riau juga berdampak pada masyarakat adat seperti Suku Talang Mamak, Akit, Duano, Bonai, dan Sakai. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan namun sering kali tidak memiliki akses legal untuk mengelola hutan adat mereka.
"Masyarakat adat membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan adat. Jika diberikan akses legal, mereka dapat berkontribusi dalam pelestarian hutan sekaligus mendukung cadangan pangan, energi, dan air bagi pemerintah," jelas Johny.
Menurut Johny, pemberdayaan masyarakat adat dan kearifan lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ketahanan pangan, energi, dan air.
"Ketika masyarakat adat dilibatkan, pelestarian hutan akan lebih efektif. Kami berharap program ini berjalan seiring dengan upaya pemulihan hutan di Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektare kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air tanpa deforestasi.
"Ide utamanya adalah menjaga hutan sambil menjalankan swasembada," ujar Raja Juli Antoni.
Program ini diharapkan dapat bersinergi dengan agenda nasional dalam pemulihan hutan, pemberdayaan masyarakat adat, dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Dukungan dari Riau menjadi angin segar bagi komitmen Menhut dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat.
---
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
