Kabaran Meranti, – Proyek pembangunan Jembatan Perawang di Kecamatan Tasik Putripuyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang sempat menjadi harapan masyarakat, kini terhenti tanpa kejelasan. Sejak Desember 2024, proyek senilai Rp 36,7 miliar itu sepi aktivitas dan diduga ditinggalkan oleh kontraktor pelaksana, PT Nindya Cakti Karya Utama.
Jembatan ini memiliki peran penting sebagai penghubung antara Desa Bandul dan Desa Selat Akar, serta akses utama ke wilayah lain di Kecamatan Merbau dan Tasik Putripuyu. Selain itu, jembatan ini menjadi jalur vital bagi masyarakat Kepulauan Meranti menuju Kabupaten Bengkalis. Namun, mangkraknya proyek membuat aktivitas warga terganggu.
“Kami tidak mendapat informasi kenapa proyek ini dihentikan. Sudah hampir sebulan tidak ada aktivitas, dan pekerja pun sudah tidak ada,” ungkap Amran, warga setempat, dengan nada kecewa,Selasa(14/1).
Proyek yang dimulai pada Oktober 2024 ini awalnya berjalan dengan pemasangan tiang pancang menggunakan crane. Namun, sejak 13 Desember 2024, alat berat menghilang, dan lokasi proyek hanya menyisakan material yang terbengkalai.
Zainal, Camat Tasik Putripuyu, mengaku kecewa dengan sikap kontraktor yang meninggalkan proyek tanpa pemberitahuan resmi. “Mereka seperti menghilang begitu saja. Harusnya ada transparansi. Sekarang kantor kosong, dan warga terus bertanya,” ujarnya.
Zainal juga mengkhawatirkan potensi pencurian material di lokasi proyek. “Ponton dan besi di lokasi dibiarkan begitu saja. Saya khawatir material ini hilang. Bahkan, warga lokal yang menjaga proyek mengeluh karena belum digaji selama tiga bulan,” tambahnya.
Menurut informasi dari konsultan proyek, kontraktor gagal memenuhi Standar Syarat Umum Kontrak (SSUK), sehingga kontraknya diputus. Pemerintah berencana melelang kembali proyek ini pada tahun 2025 untuk dilanjutkan.
“Kabar ini mengecewakan. Warga sudah lama menunggu jembatan ini selesai, tapi malah harus menunggu lebih lama lagi,” keluh Zainal.
Proyek ini diharapkan segera dilanjutkan, mengingat pentingnya peran jembatan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerintah diminta lebih transparan dan tegas agar pembangunan berjalan lancar dan tidak mengulangi kegagalan serupa.
KI