%20(1)-min.png)
KABARAN DELI SERDANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan normalisasi irigasi guna mendukung program swasembada pangan.
“Kebutuhan utama di sini adalah normalisasi sedimentasi yang sudah lama, sejak tahun 2016. Jika pintu air bisa berfungsi kembali, air laut tidak akan membanjiri lahan warga. Kasihan petani,” ujar Bima, Senin (20/1/2025).
Dari hasil pengecekan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat, diketahui bahwa normalisasi irigasi sudah masuk dalam program kerja tahun ini, dan anggaran telah disediakan. Namun, Bima Arya mengingatkan bahwa sekadar normalisasi tidak cukup, Pemda juga harus memastikan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier berfungsi optimal.
“Saya minta program ini diawasi bersama, jangan sampai hanya sekadar direncanakan tapi tidak dikerjakan. Sekarang sudah dianggarkan, tinggal realisasi di lapangan,” tegasnya.
Peran Penting Kepala Desa dalam Pemantauan Irigasi
Bima meminta kepala desa (kades) untuk aktif memantau proyek irigasi dan memastikan petani bisa melakukan panen hingga tiga kali setahun guna mendukung ketahanan pangan nasional.
“Saya minta pejabat kepala daerah, termasuk Bupati Deli Serdang, untuk terus memonitor program ini. Camat dan tiga kades, yaitu Kades Cinta Damai, Kades Pematang Lalang, dan Kades Cinta Rakyat, harus terlibat langsung,” ungkapnya.
Bima juga memberikan catatan teknis, di antaranya penggunaan alat berat jenis long arm yang lebih efektif dibandingkan pompa air dalam proses normalisasi sedimentasi.
“Alat berat harus yang long arm, yang bisa bergerak cepat. Kalau tidak, pengerjaannya lama dan tidak efektif,” tambahnya.
Bima Arya menegaskan bahwa perbaikan irigasi harus menjadi prioritas kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian/lembaga (K/L) agar program ini berjalan sinkron dengan arahan Presiden.
“Agar apa yang diminta Presiden bisa nyambung dengan apa yang dikerjakan di daerah. Kepala daerah harus memonitor dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga distribusi dan harga,” pungkasnya.
%20(1)-min.png "Redaksi")
