ARPG Dukung Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

Kabaran Jakarta – Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) menyatakan dukungan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Langkah ini dinilai penting untuk mengalihkan anggaran ke kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami memandang keputusan ini sangat relevan di tengah perbaikan ekonomi nasional. Pemangkasan anggaran yang tidak efektif akan meningkatkan pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Syafrudin Budiman, Kordinator Nasional ARPG, Selasa (11/2/2025) di Jakarta.

Menurut Syafrudin yang akrab disapa Gus Din, kebijakan ini bisa menjadi budaya baru dalam pemerintahan yang mengarah pada pembangunan lebih prioritas dan mendesak. Ia menyebutkan bahwa realokasi anggaran ini tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi nasional, melainkan hanya memindahkan plafon anggaran ke sektor yang lebih penting.

Efek Ekonomi dan Dampak Sosial

Gus Din menjelaskan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan efektivitas APBN meski mungkin berdampak pada sektor perhotelan dan transportasi akibat pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas. Namun, ia optimistis hal ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah dan memacu roda ekonomi secara umum.

“Kami yakin efisiensi anggaran 2025 ini tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi, karena alokasi anggaran sudah sesuai target pemerintah. Kalaupun ada efek negatif, itu hanya pada sektor tertentu,” tegas Gus Din.

Instruksi Presiden dan Arahan Menteri Keuangan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mencakup delapan jajaran pemerintahan yang terdampak pemangkasan anggaran, yaitu Kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar pemangkasan dilakukan secara selektif, terutama pada belanja yang tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Fokus anggaran akan dialihkan ke program prioritas, seperti:

Makanan bergizi gratis untuk masyarakat,
Swasembada pangan dan energi,
Perbaikan sektor kesehatan, serta
Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.