Pemerintah Evaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

KABARAN JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang dicanangkan pemerintah terus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi masyarakat. Sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya, termasuk penggunaan aplikasi SatuSehat, jadwal pemeriksaan, data kependudukan (KTP), serta kondisi layanan di puskesmas.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya dukungan dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) guna menanggapi dinamika yang muncul dalam implementasi program ini. Salah satu langkah strategis yang sedang disiapkan adalah penyusunan Rencana Instruksi Presiden (RInPres) PKG untuk memperkuat program ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Penyusunan Rinpres yang jelas dan terarah akan memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat,” ujar Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK dalam rapat koordinasi teknis evaluasi dan monitoring PKG yang digelar secara daring.

Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan PKG

Dalam rapat tersebut, berbagai tantangan dalam pelaksanaan PKG dibahas bersama dengan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian meliputi:

1. Optimalisasi Aplikasi SatuSehat – Integrasi sistem digital untuk mendukung pendataan dan pemantauan pemeriksaan kesehatan.
2. Jadwal Pemeriksaan – Penyesuaian agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Validasi Data Kependudukan – Sinkronisasi data penerima manfaat dengan sistem kependudukan nasional.
4. Peningkatan Layanan di Puskesmas – Optimalisasi fasilitas dan tenaga medis agar layanan berjalan lebih efektif.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan komitmennya dalam mendukung program PKG, termasuk percepatan tindak lanjut penyusunan Rinpres.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Kemendagri telah berperan aktif dalam mendukung PKG, terutama dalam implementasi di tingkat daerah. Mekanisme pelaporan program ini telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri yang mengatur dukungan terhadap PKG.

Kemendagri juga menerbitkan SE terbaru mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025. Hal ini bertujuan agar anggaran daerah dapat diarahkan untuk mendukung keberlanjutan PKG.

"Dengan langkah-langkah ini, Kemendagri berharap dapat terus mendukung program prioritas Presiden dan memastikan PKG berjalan lebih baik di seluruh Indonesia," ujar Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, TB Chaerul Dwi Septa.

Melalui koordinasi yang lebih baik dan perbaikan sistem secara berkelanjutan, diharapkan program PKG dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, meningkatkan partisipasi, serta mewujudkan layanan kesehatan gratis yang optimal dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

KI