KABARAN JAKARTA – Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia (UI) Prof. Suzie Sudarman menilai sikap politik luar negeri Indonesia terkait isu Palestina kurang kuat karena tidak berbasis pada keilmuan yang mendalam. Ia menyoroti pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza dari tanah air mereka sebagai ancaman serius yang harus ditanggapi dengan tegas.
"Sikap Trump ini serius, tetapi kita justru kurang serius menanggapinya. Ini terjadi karena masalah domestik kita tidak tertata, sehingga karakter politik luar negeri kita lemah," kata Suzie dalam diskusi Gelora Talks bertajuk 'Bom Waktu! Trump Ingin Relokasi Warga Gaza-Palestina, Apa Konsekuensinya?', Rabu (12/2/2025).
Suzie menambahkan bahwa ketidakefektifan diplomasi Indonesia disebabkan oleh masalah internal yang kompleks. "Kemenlu kita dituntut mengikuti perkembangan zaman, namun di dalam negeri masih ada problematik yang belum terselesaikan," ujarnya.
Suzie melihat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Bogor sebagai momentum penting untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional. "Pertemuan ini bisa meningkatkan diplomasi Indonesia agar lebih kuat dan diperhitungkan dunia," tegasnya.
Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelora Indonesia Tengku Zulkifli Usman menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tidak berubah sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menyayangkan banyak kekuatan politik di Indonesia yang enggan menyuarakan isu Palestina secara tegas.
"Padahal konstitusi kita jelas mendorong untuk memerdekakan Palestina. Kita seharusnya bisa mengambil sikap tegas terhadap tekanan Amerika Serikat, bukan hanya fokus pada donasi," kata Tengku Zulkifli.
Ia juga mengkritik upaya relokasi warga Gaza sebagai bentuk pembersihan etnis yang melanggar hukum internasional. "Israel berkolaborasi dengan Trump untuk mengusir paksa warga Gaza, meski PBB menyatakan tanah Palestina adalah milik Palestina," tegasnya.
Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina Ade Padmo Sarwono mengingatkan adanya pergeseran kebijakan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump yang tidak lagi mendukung solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel.
"Trump ingin merelokasi warga Gaza ke Yordania dan Mesir untuk membangun proyek real estate di Gaza, yang jelas-jelas ditentang oleh dunia internasional, termasuk Yordania," kata Ade Padmo.
Ia menilai rencana Trump ini bisa memicu Nakba kedua, yaitu pengusiran paksa dan pembersihan etnis Palestina seperti yang terjadi pada 1948. "Proposal ini berisiko memicu konflik berkelanjutan di Timur Tengah," ujarnya.
Sementara itu, Director Asia Middle East Center For Research and Dialogue Muslim Imran menilai Indonesia memiliki peluang lebih independen dalam menyikapi isu Palestina dibanding negara-negara Arab yang dinilai di bawah pengaruh AS.
"Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa lebih tegas menolak tekanan AS dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina," pungkasnya.