%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu prioritas utama dari efisiensi anggaran ini adalah mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia.
"Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat," ujar Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU, yang disiarkan secara virtual, Senin (10/2/2025).
Selain MBG, Prabowo juga menekankan bahwa penghematan APBN akan dialokasikan untuk memperbaiki kondisi sekolah di Indonesia. Saat ini, terdapat 330.000 sekolah di seluruh negeri, dengan banyak yang memerlukan renovasi.
"Saya ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia. Ibu-ibu yang guru angkat tangan, bener nggak? Sekolah-sekolah kita perlu diperbaiki atau tidak?" kata Prabowo.
Namun, anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk merenovasi 20.000 sekolah. Untuk menutupi kekurangannya, pemerintah akan melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas luar negeri.
"Anggaran kita hanya cukup memperbaiki sekitar 20.000 sekolah. Kalau begini, butuh berapa tahun untuk menyelesaikan 330.000 sekolah? Karena itu, perjalanan dinas luar negeri kita kurangi," tegasnya.
Prabowo menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun pada tahun ini, yang nantinya akan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Prabowo mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini mendapat tantangan dari berbagai pihak, terutama dari oknum birokrasi yang merasa kebal hukum.
"Ada yang ingin melawan saya, ada. Dalam birokrasi, ada yang merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil," ungkapnya.
Ia mengultimatum para koruptor agar segera mengembalikan uang negara yang telah dicuri untuk kepentingan pribadi. Jika tidak, aparat penegak hukum akan bergerak.
"Hai koruptor, yang kau curi mbok kembalikan untuk rakyat. Kalau malu-malu, nanti kita cari cara yang nggak malu. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini sudah 100 berapa hari ya? Kalau nggak juga, terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan," tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Prabowo bertekad memastikan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite.
%20(1)-min.png "Redaksi")
