%20(1)-min.png)
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Jokowi Presiden (BARA JP), Relly Reagan, menantang politisi PDI Perjuangan, Deddy Y.H. Sitorus, untuk mengungkap identitas sosok berinisial YQF yang disebut-sebut sebagai utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). YQF diduga meminta Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mundur dan membatalkan pemecatan Jokowi dari keanggotaan partai.
Reagan menegaskan bahwa pernyataan Deddy Sitorus harus dibuktikan agar tidak menjadi fitnah yang merugikan.
"Agar tidak menjadi fitnah, kami meminta Bung Deddy Sitorus menyebutkan saja siapa YQF dan apa maksud keinginannya. Apa benar orang yang berinisial YQF meminta Hasto dimundurkan dan pembatalan Jokowi dipecat?" ujar Reagan di Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Ia menyayangkan sikap Deddy yang dinilai terlalu sering menyeret nama Jokowi dalam berbagai persoalan internal PDIP, termasuk kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto.
"Jangan dikit-dikit Jokowi disalahkan, apalagi dalam urusan kasus korupsi Hasto dan dinamika internal PDIP. Sebaiknya Bung Deddy sadar diri dan jangan ngalur-ngidul terus," tegasnya.
Lebih lanjut, Reagan meminta Deddy tidak membuat opini dan framing yang menyudutkan Jokowi tanpa bukti konkret.
"Kalau memang benar, silakan buktikan. Jangan hanya asal bicara tanpa dasar yang jelas," tambahnya.
PDIP Klaim Ada Utusan Jokowi
Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa pada 14 Desember 2024, seorang utusan datang menemui pengurus PDIP. Utusan tersebut diduga meminta agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan meminta partai tidak memecat Jokowi.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi," ujar Deddy dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).
Ia juga menyebut bahwa utusan itu menginformasikan bahwa sembilan kader PDIP menjadi target aparat penegak hukum.
"Ada sekitar sembilan orang dari PDIP yang menjadi target pihak kepolisian dan KPK," ungkapnya.
Deddy meyakini bahwa kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto adalah bentuk politisasi hukum. Ia menegaskan bahwa tuduhan ini memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang.
Jokowi: Saya Ngalah Terus, Tapi Ada Batasnya
Menanggapi tudingan tersebut, Presiden Jokowi dengan tegas membantah adanya utusan yang meminta Hasto mundur dan mencegah pemecatannya dari PDIP.
"Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) biar jelas," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025).
Jokowi juga mempertanyakan logika di balik tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan dalam dinamika internal PDIP.
"Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu? Coba logikanya," ujarnya dengan nada tegas.
Mantan kader PDIP itu mengungkapkan bahwa selama ini dirinya memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.
"Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya," pungkasnya.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
