%20(1)-min.png)
Kabaran Jakarta – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berencana menunaikan salat Idul Fitri di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kehadirannya di sana sekaligus untuk meminta maaf atas kebijakan pemerintah di masa lalu dan mensosialisasikan rencana program transmigrasi lokal di kawasan tersebut.
“Saya mau salat di Rempang, mau minta maaf atas perilaku pemerintah di masa lalu,” ujar Iftitah di Kementerian Transmigrasi, Senin, 24 Maret 2025. “Kami akan memulai era baru bahwa Kementrans akan berpihak pada kepentingan rakyat.”lanjutnya.
Seperti diketahui, pada era Presiden Joko Widodo, masyarakat Rempang menolak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City. Penolakan ini memicu konflik yang memanas sejak September 2023, ketika aparat gabungan TNI dan Polri memasang patok batas lahan proyek tanpa kesepakatan warga.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Iftitah mengusulkan program transmigrasi lokal bagi masyarakat terdampak proyek tersebut. Ia menyebut usulan ini telah disampaikan Wali Kota Batam dan akan segera ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.
“Saya akan segera tetapkan (menjadi kawasan transmigrasi), insyaallah dalam akhir bulan ini atau bulan depan. Sudah mendapatkan persetujuan Presiden maupun Menteri PPN/Kepala Bappenas,” ungkapnya.
Menurut Iftitah, transmigrasi lokal diperlukan karena Rempang memiliki potensi industri pasir silika yang menarik minat investasi dari Xinyi Group dalam proyek PSN Rempang Eco City. Ia menambahkan bahwa sudah ada pasar dan off-taker yang siap menyerap hasil produksi.
Namun, wacana ini menuai kritik. Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai program transmigrasi lokal tidak menyelesaikan akar masalah di Rempang. “Pemerintah harus menghormati hak warga lokal. Investasi harus beriringan dengan pembangunan kampung dan masyarakat, bukan menggusur mereka,” kata Yusuf.
Senada, pengajar Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis, menilai transmigrasi lokal tidak akan menyelesaikan konflik lahan. Ia menyarankan agar warga direlokasi ke tempat baru di dalam Pulau Rempang.
“Kalau mereka dipindah tapi lokasinya dekat, tetap akan ada rasa dongkol, jengkel, melihat tanah mereka dulu dirampas untuk kepentingan lain,” ujar Rissalwan. “Ini malah bisa menciptakan masalah historis dengan tempat lama.”lanjutnya.
Meski demikian, Iftitah menegaskan bahwa program ini tidak akan dipaksakan. “Kalau masih menentang, tidak apa-apa,” ujarnya.
%20(1)-min.png "Redaksi")
