%20(1)-min.png)
Kabaran Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat koordinasi guna mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) 2025. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai bagian dari upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi intervensi strategis untuk mencapai target penurunan kemiskinan nasional. "Presiden menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 4,5% pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan 0% pada 2026. Sekolah Rakyat adalah langkah nyata untuk mencapai target tersebut," ujarnya dalam rapat koordinasi persiapan SR bersama Kemensos dan pemerintah daerah, Kamis (27/3).
Keberhasilan program ini, menurutnya, sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan, bangunan, dan dokumen pendukung. "Anggaran sudah disiapkan melalui APBN, termasuk untuk operasional, pengadaan guru, dan kebutuhan peserta didik. Yang perlu dipastikan adalah kesiapan daerah agar pelaksanaannya sesuai jadwal," tambahnya.
Kemendagri akan mendampingi pemda dalam menyiapkan proposal, memastikan kesiapan lahan dan bangunan, serta menyusun dokumen lingkungan. Sementara itu, Kemensos akan membentuk desk verifikasi untuk memeriksa kelengkapan usulan daerah.
Sekjen Kemensos, Robben Rico, menyoroti bahwa program ini lahir dari hasil survei IFLS 1993–2014 yang menunjukkan bahwa 64,46% anak dari keluarga miskin tetap berada dalam lingkaran kemiskinan saat dewasa. "Padahal, anggaran besar sudah dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan, namun hasilnya masih belum optimal," ujarnya.
Sekolah Rakyat menyasar anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 yang bersedia tinggal di asrama, dengan harapan lulusan SR menjadi individu cerdas, tangguh, dan berkarakter kuat. Hingga kini, terdapat 229 usulan lokasi SR dari pemda, dengan 53 titik sudah masuk tahap pertama dan sisanya dalam proses verifikasi. Program ini ditargetkan terus berkembang hingga setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang dibiayai penuh oleh APBN.
%20(1)-min.png "Redaksi")
