Mendagri : Pemda Harus Optimalkan Perencanaan Pembangunan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang mengakomodir kepentingan daerah dan nasional. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda), terutama sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk bekerja secara profesional dalam menyusun perencanaan yang efektif.

“Kita tahu bahwa kalau sudah berlaku kita membuat perencanaan, maka yang terjadi adalah money follow program. Jadi, kalau programnya sudah ditulis, dimasukkan dalam APBD, maka uangnya disiapkan,” ujar Tito dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Mendagri menekankan bahwa perencanaan yang matang memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Sebaliknya, jika tidak dirancang dengan baik, berbagai program yang telah disusun justru berisiko mengalami kegagalan. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk benar-benar mencermati program yang diajukan kepala daerah.

Menurutnya, setiap program yang dirancang harus dapat menyelesaikan persoalan di daerah sekaligus mengakomodir program prioritas pemerintah pusat, khususnya visi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam dokumen Asta Cita.

Dalam forum tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya membuka lapangan pekerjaan sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto, kata Mendagri, kerap menekankan hal ini dalam berbagai kesempatan. Oleh sebab itu, Pemda diminta berperan aktif dalam menghidupkan sektor swasta guna meningkatkan peluang kerja di wilayah masing-masing.

“Jadi semua provinsi, kabupaten, kota, ini tolong amati angka pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonominya rendah, ya harus dinaikkan. Nah kunci daripada untuk menaikkan itu adalah menghidupkan swasta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa peningkatan peran sektor swasta tidak hanya berdampak pada terbukanya lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu, kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Nah oleh karena itulah teman-teman kepala daerah, tolong betul untuk menaikkan pendapatan, untuk swasta dihidupkan,” tandasnya.