Pemprov Jakarta Batalkan Sarapan Bergizi Gratis, Alihkan Anggaran ke MBG

Jakarta,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi membatalkan program Sarapan Bergizi Gratis yang sempat digagas sebelumnya. Sebagai gantinya, anggarannya dialihkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada renovasi kantin sekolah dan perluasan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Gubernur Jakarta, Pramono, menjelaskan bahwa program sarapan gratis akan diubah menjadi perbaikan kantin sekolah agar dapat mendukung program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). "Sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya. Salah satunya untuk perbaikan kantin di sekolah agar bisa mendukung program yang dijalankan oleh Badan Gizi," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain itu, sebagian anggaran juga dialihkan untuk memperluas penerima KJP. "Dari 520 ribu penerima, kami telah memutuskan untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 705 ribu," ujarnya. Pramono menegaskan bahwa program MBG merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sementara Pemprov Jakarta hanya berperan sebagai pendukung agar pelaksanaannya lebih optimal.

Sebelumnya, Pramono sempat berupaya meyakinkan BGN agar merestui program sarapan gratis yang ia canangkan sejak masa kampanye Pilkada Jakarta 2024. Ia juga menepis anggapan bahwa program tersebut dibuat untuk menyaingi MBG. "Tidak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi MBG," tegasnya.

Gagasan program Sarapan Bergizi Gratis sendiri sudah dibahas sejak masa transisi pemerintahan Jakarta. Namun, setelah mempertimbangkan efektivitas anggaran dan koordinasi dengan pemerintah pusat, akhirnya diputuskan bahwa fokus utama adalah mendukung MBG melalui renovasi kantin sekolah.

Keputusan ini menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah Pemprov Jakarta karena dianggap memperkuat program pemerintah pusat, sementara yang lain menyayangkan pembatalan sarapan gratis yang sebelumnya dijanjikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi anak sekolah.

Dengan adanya alokasi anggaran untuk renovasi kantin, diharapkan sarana penyediaan makanan bergizi bagi siswa bisa lebih baik. Sementara itu, perluasan penerima KJP diharapkan dapat membantu lebih banyak anak mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak.

Pemprov Jakarta menegaskan akan terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini agar program gizi dan pendidikan yang diupayakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelajar di Jakarta.

KI