%20(1)-min.png)
Jakarta,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejak Januari 2025 terus menuai kritik. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara dinilai tidak konsisten karena lebih banyak melibatkan korporasi besar seperti Mayora, dibandingkan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini bertentangan dengan tujuan awal program yang ingin memberdayakan petani, peternak, dan nelayan lokal.
Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), Sebastian Salang, menyoroti keputusan BGN yang lebih mengutamakan korporasi besar. “Kalau dikerjakan oleh korporasi besar, UMKM tidak akan mendapat bagian, dan keuntungan akan menumpuk di satu korporasi,” ujarnya. Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Freesca Syafitri, menambahkan bahwa ketergantungan pada satu perusahaan berisiko menimbulkan monopoli dalam rantai pasok pangan nasional.
Selain dominasi produk korporasi, kualitas makanan dalam MBG juga menjadi sorotan. Dokter sekaligus ahli gizi masyarakat, dr. Tan Shot Yen, menyatakan bahwa makanan yang didominasi produk ultraproses seperti biskuit, roti, dan sereal instan mungkin memenuhi kebutuhan energi, tetapi bukan pilihan sehat. “Jika suatu negara masih memiliki banyak sumber pangan utuh yang lebih sehat, maka tidak seharusnya anak-anak diberikan makanan ultraproses,” katanya.
Masalah lain yang muncul adalah pemangkasan anggaran dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi makanan. Ketua KPK, Setyo Budi, mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pemotongan nilai makanan yang berimbas pada kualitas gizi yang diterima anak-anak. “Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” ujarnya.
Selain itu, KPK juga menemukan indikasi permainan dalam penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Beberapa pihak diduga mendapat perlakuan khusus dalam seleksi penyedia makanan, yang membuka celah korupsi. “Lokasi yang tidak sesuai bisa merusak kondisi makanan saat diberikan kepada para siswa. Pemerintah harus menindaklanjuti temuan ini,” tegas Setyo.
Freesca juga menilai pemotongan anggaran ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan. “Negara menargetkan perbaikan gizi, tetapi di sisi lain anggarannya dikurangi. Akibatnya, kelompok rentan terdorong mengonsumsi makanan murah dengan nilai gizi rendah,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Data Bappenas 2023 menunjukkan kekurangan gizi pada anak berkontribusi pada penurunan IQ sebesar 10-15 poin, yang berdampak pada produktivitas tenaga kerja di masa depan. “Jika kualitas gizi tidak diperhatikan, Indonesia akan menghadapi generasi dengan kapasitas intelektual dan fisik yang lebih rendah,” jelasnya.
Jika tidak segera dievaluasi, program MBG yang seharusnya meningkatkan kesehatan anak sekolah justru bisa menjadi masalah baru. Transparansi anggaran, keterlibatan UMKM, serta peningkatan kualitas makanan harus menjadi prioritas agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
