%20(1)-min.png)
Foto: Donald Trump (AFP/ALEX EDELMAN)
Opini Kabaran ,- Kebijakan "reciprocal tariffs" yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal 2025 telah memicu guncangan besar dalam ekosistem perdagangan internasional. Kebijakan ini diberlakukan terhadap 160 negara di dunia, termasuk China, Uni Eropa, Indonesia dan negara negara lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan proteksionisme besar-besaran AS dengan dalih menyamakan beban tarif antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya. Namun, alih-alih menciptakan keseimbangan, kebijakan ini justru mengirimkan efek domino yang mengancam struktur ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia.
• Ketergantungan Ekspor dan Efek Langsung bagi Indonesia
Nilai ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2023 mencapai USD 24,3 miliar, menjadikan AS sebagai mitra dagang ketiga terbesar. Komoditas unggulan yang diekspor antara lain tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, elektronik ringan, kelapa sawit (CPO), furnitur, karet olahan, dan makanan laut. Dengan diterapkannya tarif 32% oleh AS, margin keuntungan para eksportir Indonesia yang selama ini sudah tipis, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki, kini kian tertekan. Indonesia pun harus bersaing ketat dengan Vietnam dan Bangladesh yang menawarkan biaya produksi lebih murah. Jika buyer AS beralih ke negara pesaing, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sulit dihindari. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2024 mencatat bahwa lebih dari 1,2 juta pekerja di sektor tekstil bergantung pada ekspor ke AS.
Namun, krisis ini juga dapat menjadi titik balik. Ketergantungan terhadap pasar traditional AS harus segera dikurangi. Pemerintah perlu memperluas pasar ekspor ke wilayah-wilayah non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Selain itu, ekspor harus diarahkan pada produk bernilai tambah. Contohnya, alih-alih mengekspor CPO mentah, Indonesia bisa mendorong ekspor biodiesel yang lebih ramah lingkungan dan bernilai lebih tinggi.
• Realitas Politik: Diplomasi Ekonomi yang Diperas
Dari kacamata politik, kebijakan Trump ini dapat dilihat sebagai bentuk "pemaksaan" atau bahkan "pemerasan" diplomatik. Amerika Serikat menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa hampir semua negara ,salah satunya Indonesia tunduk pada kepentingan nasional mereka. Selama ini, tarif tinggi Indonesia terhadap produk AS dimaksudkan untuk melindungi sektor strategis dalam negeri seperti otomotif, pertanian, dan tekstil. Namun, dengan ancaman tarif balik dari AS, Indonesia dihadapkan pada dilema: menurunkan proteksi untuk menjaga akses pasar ekspor ke AS, atau bertahan dan kehilangan salah satu pasar ekspor terbesarnya. Situasi ini mencerminkan kerentanan kedaulatan ekonomi Indonesia di hadapan tekanan kekuatan global.
Lebih jauh, meskipun kebijakan ini secara umum tidak ditujukan khusus kepada China, Indonesia dapat terseret ke dalam dinamika rivalitas AS - Tiongkok. Mengingat ketergantungan Indonesia terhadap investasi dan teknologi China, khususnya dalam proyek strategis seperti hilirisasi nikel, tekanan dari AS dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Jika Indonesia menolak mengubah kebijakan tarifnya, hubungan dengan AS bisa memburuk. Namun, jika tunduk, maka kerja sama jangka panjang dengan China dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi berisiko terganggu. Dilema ini menuntut kecakapan diplomasi ekonomi Indonesia agar tetap dapat menjaga keseimbangan relasi dengan dua kekuatan besar dunia tersebut.
• Momentum Pembenahan Industri Domestik
Di sisi lain, kenaikan harga produk impor AS sebagai imbas dari tarif balasan Indonesia juga membuka peluang munculnya gerakan "cinta produk lokal." Konsumen domestik kemungkinan akan lebih memilih produk dalam negeri, beras lokal ketimbang gandum impor, atau tekstil lokal ketimbang produk luar. Fenomena ini bisa menjadi momentum kebangkitan industri dalam negeri, asalkan didukung oleh kebijakan afirmatif seperti subsidi bahan baku, peningkatan kualitas produk, dan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM dan industri kecil-menengah.
• Dilema Teknologi dan Inovasi
Dari perspektif teknologi, kebijakan tarif ini membawa dilema yang tidak ringan. Amerika Serikat merupakan pemasok utama teknologi tinggi bagi Indonesia, termasuk software, hardware, serta perangkat elektronik industri. Kenaikan harga akibat tarif berpotensi memperlambat transformasi digital nasional. Namun, di tengah keterbatasan itu, justru bisa muncul dorongan untuk melakukan lompatan inovasi. Mahalnya produk seperti laptop dan server bisa menjadi katalis bagi pengembangan teknologi lokal, seperti proyek prosesor "CHIP" oleh PT Telkom, atau membuka ruang kerja sama dengan negara non-AS seperti Korea Selatan dalam teknologi 5G dan AI. Tantangannya adalah sejauh mana Indonesia bersedia mengalokasikan anggaran riset—yang saat ini hanya 0,3% dari PDB, jauh di bawah rata-rata global sebesar 1,8%.
• Menata Arah Baru Perdagangan dan Diplomasi Ekonomi
Dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS, Indonesia membutuhkan evaluasi menyeluruh dari berbagai sudut pandang kebijakan dan kelembagaan. Dari sudut pandang ekonomi politik, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas tawarnya dalam sistem perdagangan global. Ketergantungan struktural terhadap pasar besar seperti Amerika Serikat harus disertai dengan upaya diversifikasi mitra dagang dan penguatan posisi diplomasi ekonomi dalam forum-forum multilateral seperti WTO dan G20. Kemampuan untuk melakukan negosiasi bilateral yang berbasis kepentingan nasional akan menjadi modal penting dalam menghadapi gelombang proteksionisme baru ini.
Sementara itu, dari sisi policy feedback, kebijakan ini menjadi cermin yang menunjukkan kelemahan dan tantangan dalam struktur kebijakan tarif Indonesia sendiri. Struktur proteksi sektor-sektor domestik seperti otomotif, pertanian, dan tekstil yang semula dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri justru menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh AS untuk menyerang balik. Dengan ancaman tarif resiprokal, Indonesia harus mengevaluasi secara kritis apakah proteksi tarif yang selama ini diberlakukan masih efektif, atau justru merugikan kepentingan perdagangan nasional. Penyusunan ulang struktur tarif dan insentif perlu dilakukan secara strategis, dengan mempertimbangkan data empiris serta arah pasar global.
Jika dilihat berdasarkan daya dukung dan kekuatan struktural, ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal sangat bergantung pada kapasitas internal nasional. Infrastruktur logistik yang efisien, kemampuan produksi industri yang adaptif, dan daya saing teknologi menjadi fondasi utama. Untuk itu, Indonesia perlu membangun ekosistem industri yang tidak hanya kuat dalam kuantitas produksi, tetapi juga dalam inovasi dan efisiensi. Peran riset dan pengembangan (litbang) harus ditingkatkan secara signifikan, baik melalui insentif fiskal maupun kemitraan dengan sektor swasta dan perguruan tinggi. Pemerintah harus menunjukkan political will yang kuat untuk mengalokasikan anggaran riset dan teknologi secara konsisten.
Secara politik, Indonesia harus memainkan peran diplomasi yang fleksibel namun tegas dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan AS dan China. Secara ekonomi, ancaman defisit perdagangan dan potensi PHK di sektor-sektor ekspor harus diantisipasi dengan kebijakan fiskal dan stimulus industri. Pada aspek sosial, penting untuk menyediakan perlindungan sosial dan pelatihan ulang tenaga kerja terdampak agar dapat dialihkan ke sektor baru yang tumbuh. Dari sisi teknologi, krisis ini harus dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian teknologi dan inovasi nasional, terutama melalui kolaborasi internasional dengan negara non-AS.
Kebijakan tarif AS ini menjadi ujian sekaligus peluang bagi Indonesia. Di satu sisi, kita menyadari betapa rapuhnya struktur ekonomi ketika terlalu bergantung pada satu pasar besar. Namun di sisi lain, krisis ini bisa menjadi katalis untuk merumuskan ulang arah perdagangan luar negeri yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Diversifikasi mitra dagang melalui kerja sama Selatan-Selatan ( South - South Cooperation), penguatan pasar domestik, serta pembangunan industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi adalah langkah krusial menuju kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya. Indonesia harus berani mengubah krisis menjadi peluang strategis.
Oleh: Freesca Syafitri – Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik/Dosen FEB UPNVJ/Wakil Direktur German Centre UPNVJ
%20(1)-min.png "Redaksi")
