%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025) malam.
Menurut Fahri, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah, yang terdiri dari satu juta rumah di wilayah perkotaan, satu juta di pedesaan, dan satu juta lainnya di kawasan pesisir.
“Ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan perumahan, tetapi bagian dari strategi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sektor ini menyerap tenaga kerja dan menarik minat investor, termasuk dari lembaga donor internasional,” ungkap Fahri.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga menyebut bahwa program ini diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah tertinggal.
Digitalisasi untuk Efisiensi dan Transparansi
Di kesempatan berbeda, Fahri menyampaikan bahwa Kementerian PKP tengah menyiapkan sistem digitalisasi guna menampung seluruh usulan bantuan dari pemerintah daerah terkait perumahan dan kawasan permukiman.
“Digitalisasi ini akan meminimalisir tatap muka, menghindari komunikasi informal, dan memperkecil potensi praktik korupsi,” jelas Fahri saat menerima kunjungan Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga.
Sistem digital ini, katanya, akan memudahkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan efisien ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, menegaskan bahwa seluruh usulan akan diverifikasi menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, pihaknya juga mendorong bantuan untuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang mendukung pengembangan kawasan permukiman.
“Ke depan, pembangunan rumah akan mengusung ciri khas lokal agar tidak seragam dan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing,” ujar Imran.
Program ini direncanakan mulai berjalan tahun ini sebagai bagian dari reformasi tata kelola pembangunan perumahan yang bersih, akuntabel, dan inklusif.
%20(1)-min.png "Redaksi")
