KABARAN JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menghadiri OECD Urban Days di Paris, Prancis, pada 14–17 April 2025. Kehadiran Fahri dalam forum bergengsi ini menjadi bagian dari langkah strategis menuju keanggotaan penuh Indonesia di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Dalam sidang tersebut, Fahri yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memaparkan arah kebijakan baru sektor perumahan di Tanah Air. Ia menekankan pentingnya deregulasi sebagai langkah awal menjawab persoalan tingginya kebutuhan perumahan.
"Indonesia menghadapi tantangan besar dengan 26 juta rumah tidak layak huni dan backlog perumahan mencapai 15 juta unit. Solusinya dimulai dari deregulasi agar akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah menjadi lebih mudah," ujar Fahri melalui akun X resminya, @fahrihamzah.
Menurutnya, peran utama dalam sektor perumahan adalah masyarakat dan pihak swasta, sementara pemerintah fokus pada perencanaan, penataan, dan penyederhanaan regulasi. “Pemerintah jangan mempersulit, tapi memfasilitasi,” tambahnya.
OECD Urban Days merupakan forum global yang mempertemukan para wali kota dan pengambil kebijakan dari berbagai negara untuk membahas masa depan pembangunan kota berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Fahri menjadi salah satu pembicara utama.
Indonesia sendiri tengah mempersiapkan diri menjadi anggota penuh OECD dalam waktu tiga tahun ke depan. Jika terealisasi, Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia yang tergabung dalam OECD setelah Jepang dan Korea Selatan.
Keanggotaan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan, memperkuat perekonomian, dan mendorong visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju.