%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA, – Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama) menyatakan siap melakukan klarifikasi menyusul polemik yang menyeret nama UGM terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Hukum PP Kagama, Danang Girindrawardhana, dalam pertemuan dengan Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, Jumat (11/4) di Jakarta.
Heru Subagia menegaskan bahwa publik harus bersikap cerdas dan rasional dalam menanggapi isu tersebut. Ia mengingatkan, kredibilitas UGM sebagai perguruan tinggi ternama seharusnya menjadi pertimbangan dalam menyikapi tudingan yang tidak berdasar.
“Publik perlu melihat secara objektif, apalagi ini menyangkut nama besar UGM. Jangan sampai opini liar menyesatkan logika publik,” ujar Heru.
Terkait rencana aksi sejumlah alumni UGM yang akan menggelar demonstrasi saat momen halal bihalal kampus pada 15 April 2025, Heru menyebut hal itu sebagai bentuk ekspresi yang sah dalam demokrasi, namun tetap harus dilandasi niat baik dan keinginan membangun.
“Aksi itu wajar sebagai bentuk transparansi, tetapi masyarakat harus tetap objektif dan tidak terbawa sentimen,” imbuhnya.
Ia mencontohkan kasus serupa yang pernah menimpa mantan Presiden AS Barack Obama, ketika sebagian pihak meragukan tempat kelahirannya demi menggugurkan pencalonannya.
Menurut Heru, hal serupa di Indonesia mencerminkan rendahnya kedewasaan politik, karena polemik kerap berujung pada sentimen personal ketimbang substansi.
“Kalau tidak disudahi dengan sikap dewasa, yang muncul hanyalah kedengkian dan itu akan merusak ruang publik,” tegasnya.
Sementara itu, Danang Girindrawardhana menyatakan PP Kagama terbuka terhadap berbagai isu dan opini yang berkembang di media sosial maupun media massa, terutama jika menyangkut nama baik institusi UGM.
“Kami siap menampung dan merespons isu-isu ini. Klarifikasi perlu dilakukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi berlebihan,” kata Danang.
Ia menegaskan, langkah tersebut tidak hanya dilakukan untuk membela satu pihak, tetapi demi menjaga marwah institusi pendidikan dan agar persoalan bisa ditempatkan secara adil dan proporsional.
%20(1)-min.png "Redaksi")
