%20(1)-min.png)
KABARAN PALANGKA RAYA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Berdasarkan data per 8 April 2025, Kalteng masih berada di posisi keempat terendah secara nasional dalam hal realisasi pendapatan dan belanja daerah.
“Persentase realisasi pendapatan baru 5,83 persen dan belanja baru 1,30 persen. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujar Ribka saat memberi arahan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2026, Kamis (10/4/2025).
Ribka menyebut rendahnya realisasi APBD dapat menghambat manfaat langsung yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta jajaran sekretaris daerah dan perangkat kerja terkait segera melakukan identifikasi kendala dan percepatan pelaksanaan anggaran.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan penghargaan bagi daerah yang mampu mencapai realisasi APBD tertinggi. “Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) Kalimantan Tengah, terutama bagi SKPD yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam arahannya, Ribka turut menyinggung pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta Pemprov Kalteng mengevaluasi kondisi BUMD yang dimiliki. “Dicek benar, BUMD-nya masih hidup tidak?” sindirnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai salah satu kunci peningkatan PAD. Saat ini, RTRW Kalteng masih dalam proses persetujuan substansi.
“Kalau belum punya RTRW dan RDTR, potensi PAD akan sulit dikembangkan. Ini harus segera diselesaikan,” ujar Ribka.
Untuk mempercepat proses tersebut, Ribka meminta Pemprov Kalteng berkonsultasi langsung ke Kemendagri dan menugaskan stafnya untuk mengawal proses penyelesaian RTRW Kalteng.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
